Berita Hari Ini – 06 Mei 2026 | Jakarta – Ketua Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian (KPRK), Jimly Asshiddiqie, menyampaikan rangkaian arahan Presiden Prabowo Subianto terkait reformasi menyeluruh pada kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya. Penjelasan Jimly disampaikan dalam konferensi pers di Istana Merdeka pada Selasa 5 Mei 2026, sekaligus melaporkan sepuluh rekomendasi utama yang akan diwujudkan lewat instruksi atau keputusan presiden.
Delapan Rekomendasi Kunci untuk Polri
- Pembatasan jabatan polisi di luar institusi, meniru pola pembatasan pada militer.
- Pengangkatan Kapolri tetap melalui persetujuan DPR, mempertahankan mekanisme yang ada.
- Penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dengan wewenang mengikat dan keanggotaan yang lebih independen.
- Penolakan pembentukan Kementerian Keamanan yang menaungi Polri.
- Revisi Undang‑Undang Polri yang diikuti oleh peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan instruksi presiden.
- Pembatasan jabatan struktural di luar Polri bagi perwira dan anggota tingkat menengah.
- Peningkatan kesejahteraan melalui sistem insentif berbasis kinerja, bukan sekadar kenaikan gaji.
- Evaluasi menyeluruh terhadap lembaga penegak hukum lain, termasuk kejaksaan, pengadilan, dan KPU, sebagai bagian dari reformasi terpadu.
Arah Kebijakan di Luar Polri
Presiden Prabowo menegaskan bahwa reformasi tidak boleh berhenti pada kepolisian saja. “Kita sudah menjalani lebih dari dua dekade reformasi, namun lembaga‑lembaga penegak hukum lainnya masih memerlukan evaluasi komprehensif,” ujar Jimly. Arahan tersebut meliputi peninjauan kembali peran lembaga‑lembaga seperti Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diusulkan menjadi “cabang kekuasaan keempat” untuk menjaga independensi.
Implementasi Melalui Instruksi Presiden
Semua rekomendasi akan dituangkan dalam serangkaian peraturan, dimulai dari revisi UU Polri yang kemudian diikuti oleh peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (Perpres), dan instruksi presiden (Inpres). Jimly menambahkan, “Instruksi presiden akan menjadi landasan bagi Kapolri dan jajaran kepolisian untuk melaksanakan perubahan secara bertahap, sambil memastikan akuntabilitas dan transparansi.”
Tanggapan Jenderal Listyo Sigit
Jenderal Listyo Sigit, Kepala Staf Umum TNI, menyambut positif langkah pembatasan jabatan polisi di luar institusi. Ia menilai kebijakan tersebut akan memperkuat profesionalisme dan mengurangi potensi konflik kepentingan. “Kita membutuhkan kepolisian yang fokus pada tugas pokoknya, bukan terlibat dalam peran politik atau administratif di luar institusi,” kata Listyo.
Harapan dan Tantangan Kedepan
Jimly menegaskan bahwa keberhasilan reformasi tergantung pada sinergi antara lembaga eksekutif, legislatif, dan masyarakat sipil. “Kita telah mengumpulkan masukan dari lebih dari seratus kelompok masyarakat. Semua suara itu harus menjadi bagian dari proses evaluasi,” ujarnya. Ia juga mengingatkan bahwa perubahan struktural memerlukan waktu dan komitmen jangka panjang.
Dengan dukungan penuh Presiden, KPRK berharap rekomendasi ini dapat menjadi pijakan kuat untuk mengakhiri era reformasi parsial dan memulai era reformasi total yang menyeluruh, tidak hanya pada Polri tetapi juga pada seluruh ekosistem penegakan hukum di Indonesia.
Reformasi Polri kini berada pada titik kritis, menandai langkah penting menuju tata kelola keamanan yang lebih profesional, akuntabel, dan terintegrasi dengan lembaga penegak hukum lainnya.
