Berita Hari Ini – 05 April 2026 | Reinhard Harve Sembiring, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Karo, kembali menjadi sorotan publik setelah ia dan tiga pejabat kejaksaan lainnya dibawa ke Kejaksaan Agung pada awal April 2026. Penarikan tersebut menjadi bagian dari rangkaian tindakan klarifikasi yang dipicu oleh tekanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait penanganan kasus Amsel Christy Sitepu, seorang videografer yang dituduh melakukan korupsi dalam proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo.
Latar Belakang Kasus Amsel Sitepu
Kasus bermula ketika Amsel Sitepu menawarkan jasa pembuatan video profil kepada 20 desa di empat kecamatan Karo, dengan biaya yang dipatok sekitar Rp 30 juta per desa. Audit internal Inspektorat Kabupaten Karo menemukan adanya selisih antara biaya yang diajukan dan estimasi biaya yang wajar, yang seharusnya hanya Rp 24,1 juta per desa. Selisih tersebut menimbulkan dugaan mark‑up dan potensi penyalahgunaan dana publik.
Pada Mei 2025, Amsel dijatuhi tuduhan korupsi dan dibawa ke Pengadilan Negeri Medan. Namun, pada 2 April 2026, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memutuskan membebaskan Amsel karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Keputusan tersebut memicu protes keras dari sejumlah anggota DPR, khususnya Komisi III, yang menilai proses penyidikan dan persidangan tidak profesional serta terdapat indikasi intimidasi terhadap jaksa penuntut.
DPR Menyerukan Penggantian Pejabat Kejari Karo
Komisi III DPR mengajukan agenda khusus pada rapat plenary tanggal 2 April 2026, menuntut pencopotan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo, Danke Rajagukguk, serta Kasi Pidsus Reinhard Harve Sembiring. Anggota DPR menuding keduanya terlibat dalam propaganda yang mendukung keputusan pembebasan Amsel, sekaligus menuduh adanya penerimaan mobil hadiah dari Bupati Karo, Antonius Ginting, yang diyakini mempengaruhi sikap pejabat kejaksaan dalam mengusut kasus tersebut.
Selain itu, DPR menyoroti dugaan pelanggaran kode etik oleh tim jaksa, termasuk penggunaan dana internal yang tidak transparan dan potensi konflik kepentingan. Tekanan politik ini mengakibatkan Kejaksaan Agung mengirim tim khusus ke Karo untuk melakukan klarifikasi terhadap semua pejabat yang terlibat.
Penarikan ke Kejaksaan Agung: Prosedur dan Reaksi
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengonfirmasi bahwa Kajari Karo Danke Rajagukguk, Kasi Pidsus Reinhard Harve Sembiring, serta tiga jaksa lainnya—Jaksa Wira Arizona, Jaksa Junaidi, dan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Rizaldi—telah dibawa ke Jakarta untuk proses klarifikasi internal. Anang menegaskan bahwa tim Kejaksaan Agung akan melakukan eksaminasi mendalam, termasuk menelusuri dugaan intimidasi terhadap saksi dan ketidakprofesionalan dalam penanganan kasus.
Rizaldi, selaku Kasipenkum Kejati Sumut, menjelaskan bahwa pengantaran ke Jakarta tidak dilakukan oleh Dir PAM SDO Kejagung, melainkan oleh Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Sumut dan Kasi Intelijen Kejati Sumut. Proses klarifikasi masih berlangsung, dan belum ada keputusan final mengenai pelanggaran apa yang mungkin telah dilakukan oleh para pejabat tersebut.
Rekam Jejak Reinhard Harve Sembiring Sebelum Kontroversi
Sebelum terjerat dalam kasus ini, Reinhard Harve Sembiring dikenal sebagai salah satu jaksa muda yang cepat naik pangkat di Kejari Karo. Lulus dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 2014, ia bergabung dengan Kejaksaan Negeri Karo pada 2015 sebagai jaksa penyidik. Pada 2018, ia dipromosikan menjadi Kepala Seksi Pidana Khusus, menangani sejumlah kasus narkotika, korupsi tingkat daerah, serta kejahatan siber.
Selama masa jabatannya, Reinhard pernah mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya 30 Tahun atas dedikasinya dalam penegakan hukum. Ia juga aktif dalam pelatihan internal Kejaksaan, menjadi narasumber dalam seminar tentang strategi penyidikan kejahatan ekonomi. Namun, kritikan muncul sejak 2023, ketika ia terlibat dalam penyidikan proyek infrastruktur yang kemudian dinyatakan tidak transparan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dampak Politik dan Hukum
Penarikan Reinhard dan rekan-rekannya ke Kejaksaan Agung menandai intensifikasi pengawasan politik terhadap lembaga peradilan di tingkat daerah. Jika klarifikasi berujung pada sanksi, hal ini dapat memperkuat persepsi publik bahwa DPR memiliki peran pengawas yang efektif atas aparat penegak hukum. Di sisi lain, kritik terhadap intervensi politik juga muncul, mengingat proses hukum idealnya harus bersifat independen.
Para pengamat hukum menilai bahwa kasus ini dapat menjadi preseden penting bagi penegakan kode etik jaksa di Indonesia. Mereka menekankan pentingnya transparansi dalam proses klarifikasi, serta perlunya mekanisme perlindungan bagi saksi dan jaksa yang berani mengungkap praktik korupsi.
Dengan proses klarifikasi yang masih berjalan, semua pihak menunggu hasil akhir yang akan menentukan nasib Reinhard Harve Sembiring serta rekan-rekannya. Keputusan tersebut tidak hanya akan mempengaruhi karier pribadi mereka, tetapi juga memberikan sinyal kuat mengenai integritas institusi kejaksaan dalam menghadapi tekanan politik.
Ke depan, masyarakat dan lembaga legislatif diharapkan terus mengawal proses ini agar tercapai keadilan yang objektif, bebas dari pengaruh politik yang berlebihan, serta menegakkan akuntabilitas pejabat publik dalam penanganan kasus korupsi.
