Rektorat Universitas Bung Karno (UBK) masih melakukan proses investigasi terkait pengakuan sejumlah pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang menerima suap dalam demonstrasi bertajuk “Tata Ulang Indonesia”. Wakil Rektor III UBK, Daniel Panda, mengatakan bahwa sanksi akan diberikan setelah proses investigasi selesai. “Kami akan menyelidiki, bertanya kepada beberapa mahasiswa. Baru kami akan menjatuhkan sanksi,” kata Daniel dalam jumpa pers di Kampus UBK, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Juni 2026.
Apa yang Terjadi
Sebelumnya, sejumlah pengurus BEM UBK mengaku menerima uang suap dalam demonstrasi 15 Juni lalu. Uang suap tersebut diberikan oleh oknum alumnus melalui kepolisian, dengan permintaan demonstrasi tidak dihelat di Kawasan Istana Negara, melainkan Kompleks DPR, MPR, dan DPD. Ketua BEM FH UBK, Muhammad Abdimaludin, mengklaim bahwa uang suap yang diterima sebesar Rp 20 juta. Selain itu, BEM UBK juga menerima ajakan mediasi tertutup bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam mediasi tersebut, Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan 15 perwakilan mahasiswa. Abdimaludin mengklaim bahwa mediasi dengan Gibran tidak akan membuat BEM UBK kehilangan tujuan. “Dalam 5×24 jam apabila tuntutan tidak dipenuhi, maka kami akan melakukan demonstrasi berjilid-jilid,” katanya usai mediasi di Istana Wakil Presiden, Senin, 15 Juni 2026.
Mengapa dan Dampak
Kasus penerimaan suap oleh pengurus BEM UBK ini menimbulkan kontroversi dan sorotan publik. Menurut Daniel Panda, sanksi yang akan diberikan kepada pengurus BEM UBK yang terbukti melakukan pelanggaran akan mempertimbangkan besar atau tidaknya tingkat kesalahan yang dilakukan. “Pemberian sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di UBK,” ujarnya.
Forum Mahasiswa UBK mendesak Rektorat untuk menindak tegas pengurus BEM yang mengaku menerima uang suap. Mereka juga mendesak pencantuman nama-nama pengurus BEM tersebut dan menganulir nilai ajaran Bung Karno (1-4) serta menetapkan nilai E kepada yang bersangkutan. Selain itu, mereka juga mendesak pengembalian dana negara bagi mereka yang menerima program KIP-K.
Tuntutan Mahasiswa
Mahasiswa UBK memberikan tenggat waktu selama sepuluh hari kerja, terhitung sejak Senin, 22 Juni 2026 hingga 6 Juli 2026, untuk memenuhi tuntutan mereka. “Tuntutan ini mengikat bagi seluruh pihak terkait,” tulis tuntutan Mahasiswa UBK. Dengan demikian, Rektorat UBK diharapkan dapat menyelesaikan kasus ini dengan transparan dan memberikan sanksi yang tepat kepada pengurus BEM UBK yang terbukti melakukan pelanggaran.
Kasus ini akan terus menjadi sorotan publik dan diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi seluruh elemen mahasiswa untuk menjaga integritas dan kredibilitas mereka. Oleh karena itu, Rektorat UBK diharapkan dapat mengambil tindakan yang tepat dan transparan dalam menyelesaikan kasus ini.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://nasional.tempo.co/read/2110021/rektorat-ubk-sanksi-ke-pengurus-bem-tunggu-investigasi, without altering the facts of the original article.
