Berita Hari Ini – 19 Mei 2026 | Jumlah RW kumuh di Jakarta tercatat mengalami penurunan cukup tajam. Hingga Mei 2026, angkanya berkurang 52,58 persen, dari 445 RW pada 2017 menjadi 211 RW berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik.
Penurunan ini merupakan hasil dari program penataan kawasan kumuh yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satu kriteria penataan tersebut termasuk pembangunan sanitasi layak, kepadatan penduduk, kepadatan bangunan, konstruksi bangunan tempat tinggal, kondisi ventilasi dan pencahayaan bangunan tempat tinggal.
Peran Puskesmas Pembantu
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menekankan pentingnya optimalisasi fasilitas kesehatan lini pertama untuk mendongkrak kualitas hidup warga di wilayah marginal. Keberadaan puskesmas pembantu dinilai menjadi instrumen krusial dalam mengintervensi serta menyelesaikan berbagai persoalan kesehatan laten yang kerap melanda kawasan Rukun Warga (RW) kumuh di ibu kota.
"Puskesmas-puskesmas pembantu seperti inilah yang juga nanti akan berperan serta untuk lebih menurunkan lagi persoalan yang ada di RW kumuh di Jakarta, karena saya ingin Jakarta semakin baik, semakin bersih," ungkap Pramono.
Penataan Kawasan yang Berkelanjutan
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Nabilah Aboebakar Alhabsyi, menilai penataan kawasan tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan satu arah dari pemerintah atau top down. Menurutnya, diperlukan kolaborasi yang berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat melalui pendekatan Community Action Planning sejak tahap awal perencanaan.
Keterlibatan warga sangat penting agar program tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki terhadap lingkungan yang sudah dibenahi. "Kalau masyarakat dilibatkan sejak awal, maka rasa kepemilikannya akan tumbuh. Fasilitas yang sudah dibangun pun bisa dijaga dan dipelihara secara mandiri oleh warga," tuturnya.
Penurunan jumlah RW kumuh di Jakarta merupakan progres positif, namun pekerjaan sesungguhnya adalah memastikan kualitas hidup masyarakat benar-benar berubah dan berkelanjutan. Pemerintah diharapkan memperkuat sinergitas antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak lainnya sehingga penataan kawasan berjalan lebih partisipatif dan berkelanjutan seiring transformasi Jakarta menuju kota global.
