Berita Hari Ini – 07 April 2026 | Jakarta – Sejak keputusan bebasnya Amsal Christy Sitepu, mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo, Danke Rajagukguk, berada di bawah sorotan publik setelah tim Intelijen Kejaksaan Agung menahan beliau beserta sejumlah pejabat terkait pada awal April 2026. Pemeriksaan yang berlangsung selama lebih dari tiga hari ini mencakup tuduhan dugaan manipulasi narasi mengenai peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam kasus video profil desa, yang kemudian diklaim sebagai kesalahan pengetikan.
Latar Belakang Kasus Amsal Sitepu
Amsal Sitepu, seorang videografer, dituduh melakukan korupsi dalam proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo pada tahun 2020‑2022. Menurut audit Inspektorat Daerah, biaya wajar per video diperkirakan Rp24,1 juta, sementara penawaran Amsal melalui CV Promiseland mencapai Rp30 juta per desa, menimbulkan dugaan mark‑up anggaran. Setelah proses penyidikan, Pengadilan memutuskan bahwa Amsal tidak bersalah dan membebaskannya.
Pemeriksaan Kajari Karo dan Tim Jaksa
Tim Intelijen Kejaksaan Agung melakukan penahanan terhadap Kajari Karo Danke Rajagukguk, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Karo Reinhard Harve Sembiring, serta dua Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani perkara tersebut. Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa penahanan dimaksudkan untuk mengusut potensi pelanggaran prosedur hukum dan etika profesional selama penanganan kasus.
- Sabtu, 4 April 2026 – Kajari, Kasi Pidsus, dan dua JPU diamankan.
- Senin, 6 April 2026 – Pemeriksaan berlanjut, belum ada hasil klarifikasi.
- Jika ditemukan pelanggaran, sanksi etik internal akan diberlakukan.
Kontroversi Narasi DPR yang Dipertanyakan
Sebelum penahanan, Danke Rajagukguk sempat mengeluarkan pernyataan publik yang menyebutkan adanya “narasi sesat” terkait peran DPR dalam penyelesaian kasus Amsal Sitepu. Pernyataan tersebut menimbulkan kegemparan di media sosial dan menambah tekanan politik, mengingat DPR tengah mengawasi reformasi sistem peradilan.
Beberapa anggota DPR menilai narasi tersebut sebagai upaya mengalihkan fokus penyelidikan, sementara pihak lain menunggu klarifikasi resmi. Dalam waktu singkat, Danke mengklaim bahwa bagian yang menyinggung DPR adalah hasil “salah ketik” dalam draf pernyataan yang belum resmi dipublikasikan.
Reaksi Pihak Berwenang dan Publik
Kapuspenkum Anang menegaskan bahwa prinsip praduga tak bersalah tetap menjadi landasan utama. “Kami akan menilai apakah proses hukum terhadap Amsal Sitepu telah sesuai ketentuan dan standar profesional,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa bila terbukti ada pelanggaran, sanksi etik akan dijatuhkan oleh internal Kejaksaan.
Di sisi lain, lembaga pengawas antikorupsi mengingatkan pentingnya transparansi dalam penanganan kasus yang melibatkan pejabat daerah. Masyarakat sipil menuntut agar investigasi tidak hanya berfokus pada Amsal, tetapi juga pada potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.
Implikasi Politik dan Hukum
Kasus ini menyoroti ketegangan antara lembaga penegak hukum dan lembaga legislatif. Jika narasi yang disebut “sesat” ternyata memang disengaja, hal itu dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap independensi kejaksaan. Sebaliknya, jika klaim salah ketik terbukti benar, reputasi Kajari Karo dapat pulih, namun tetap ada pertanyaan mengenai prosedur internal yang memungkinkan kesalahan komunikasi publik.
Sejauh ini, hasil pemeriksaan belum diumumkan secara resmi. Kejaksaan Agung menyatakan bahwa proses klarifikasi akan dilanjutkan hingga semua fakta terungkap, dan jika diperlukan, materi penyelidikan akan diteruskan ke tim eksaminasi Pidana Khusus.
Kasus Amsal Sitepu dan penahanan Kajari Karo menjadi contoh nyata betapa kompleksnya dinamika penegakan hukum di Indonesia, terutama ketika melibatkan isu-isu politik dan potensi konflik kepentingan. Masyarakat menantikan keputusan akhir yang dapat memberikan kejelasan, menegakkan akuntabilitas, serta memulihkan kepercayaan terhadap institusi hukum.
