Berita Hari Ini – 05 April 2026 | Kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah dan aparat penegak hukum kembali menjadi sorotan publik pada awal April 2026. Di satu sisi, Kejaksaan Negeri Barito Utara (Kejari Barito Utara) menyelesaikan tahap II penyelidikan kasus korupsi dana desa yang menjerat mantan Kepala Desa Mampuak I. Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas penyelidikan terhadap aset Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (HSU), Albertinus Parlinggoman Napitupulu, yang diduga menyamarkan kepemilikan properti atas nama pihak ketiga. Kedua peristiwa tersebut memperlihatkan pola penyalahgunaan anggaran publik yang melibatkan pejabat tinggi, sekaligus menegaskan komitmen aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas kasus korupsi.
Pengungkapan Kasus Dana Desa di Barito Utara
Pada tanggal 4 April 2026, Kejari Barito Utara resmi menutup tahap kedua penyelidikan korupsi dana desa. Penyidikan ini bermula dari laporan masyarakat yang mengindikasikan adanya penyimpangan penggunaan dana alokasi khusus (DAK) desa di wilayah tersebut. Penyelidikan menemukan bahwa mantan Kepala Desa Mampuak I bersama sejumlah oknum desa mengalihkan dana desa senilai puluhan miliar rupiah untuk kepentingan pribadi, termasuk pembelian kendaraan mewah, properti, dan dana operasional yang tidak tercatat dalam laporan keuangan desa.
Selama tahap II, penyidik Kejari Barito Utara melakukan pemeriksaan terhadap lebih dari dua puluh saksi, menelusuri jejak aliran dana melalui rekening bank, surat perjanjian jual beli, serta bukti transaksi tunai. Hasil temuan menunjukkan bahwa Mampuak I menerima total sekitar Rp1,2 miliar dalam bentuk uang tunai dan transfer bank selama periode 2024-2025. Sebagian dana tersebut kemudian disalurkan ke rekening atas nama kerabat dekat, sementara sisanya digunakan untuk membiayai proyek pribadi yang tidak berhubungan dengan pembangunan desa.
Setelah proses pemeriksaan selesai, Kejari Barito Utara menahan mantan Kepala Desa Mampuak I pada tanggal 3 April 2026. Penahanan tersebut dilakukan dengan alasan risiko melarikan diri dan kemungkinan menghilangkan barang bukti. Mampuak I kini berada di tahanan Kejaksaan, menunggu proses penuntutan lebih lanjut.
KPK Telusuri Aset Kajari HSU yang Diduga Disamarkan
Serentak dengan perkembangan di Barito Utara, KPK melanjutkan penyelidikan terhadap Albertinus Parlinggoman Napitupulu, Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (HSU). Investigasi KPK dimulai setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kalimantan Selatan mengungkap jaringan korupsi yang melibatkan pejabat Kejaksaan serta pejabat intelijen daerah.
Pada 1 April 2026, tim penyidik KPK memeriksa empat saksi di Polresta Palu. Keempat saksi tersebut—Rusdin Tjeho, Rovario Galleh Suharto, I Gede Delta Malianus, dan Mukli Tauhid—diidentifikasi sebagai pihak yang menerima aset atas nama mereka, padahal sebenarnya aset tersebut merupakan bagian dari harta pribadi Albertinus. Aset yang disamarkan meliputi tanah seluas lebih dari 5 hektar di daerah strategis, beberapa bangunan komersial, serta kendaraan mewah termasuk sedan bermerk internasional.
Data keuangan yang berhasil diungkap menunjukkan bahwa Albertinus menerima sekitar Rp804 juta pada akhir tahun 2025 serta tambahan Rp450 juta dari sumber lain yang belum teridentifikasi secara jelas. Selain itu, terdapat indikasi bahwa ia memotong anggaran operasional Kejari HSU senilai Rp257 juta untuk kepentingan pribadi. Rekan sejawatnya, Asisten Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri HSU, Asis Budianto, juga terlibat dan diduga menerima Rp63,2 juta selama periode Februari–Desember 2025. Kasus ini semakin memperkeruh citra Kejaksaan, mengingat posisi strategis pejabat yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi.
Sinergi Penegakan Hukum Antara Kejari dan KPK
Kedua penyelidikan menonjolkan pentingnya koordinasi antara institusi penegak hukum. Kejari Barito Utara dan KPK masing‑masing menggunakan metode pemeriksaan saksi, analisis keuangan, serta pemetaan aset untuk mengungkap jaringan korupsi. Meskipun prosesnya berlangsung terpisah, hasil temuan menunjukkan pola umum: pejabat yang memanfaatkan posisinya untuk mengalihkan dana publik, menyamarkan kepemilikan aset, serta melibatkan kerabat atau pihak ketiga sebagai perantara.
Penangkapan Mampuak I dan pemeriksaan Albertinus menciptakan preseden penting bagi upaya pencegahan korupsi di tingkat daerah. Kedua kasus ini juga mengirim sinyal kuat kepada aparatur negara bahwa penyalahgunaan dana desa atau anggaran Kejaksaan tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi hukum.
Implikasi bagi Kebijakan Dana Desa dan Pengawasan Kejaksaan
Kasus korupsi dana desa di Barito Utara menimbulkan pertanyaan serius mengenai mekanisme pengawasan dana alokasi khusus. Pemerintah pusat diperkirakan akan memperketat prosedur pelaporan dan audit keuangan desa, serta meningkatkan peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memantau realisasi DAK. Sementara itu, penyelidikan KPK terhadap aset pejabat Kejaksaan menegaskan perlunya reformasi internal, termasuk penerapan sistem transparansi aset bagi seluruh pejabat tinggi di lingkungan Kejaksaan.
Para ahli menyarankan pembentukan unit khusus yang bertugas mengaudit penggunaan dana publik secara berkala, serta memperkuat perlindungan saksi agar proses penyelidikan tidak terhambat oleh tekanan atau intimidasi.
Kesimpulan
Pengungkapan kasus korupsi dana desa di Barito Utara dan penyelidikan aset Albertinus Parlinggoman Napitupulu di Hulu Sungai Utara memperlihatkan betapa luasnya jaringan penyalahgunaan anggaran publik di tingkat daerah. Penahanan mantan Kepala Desa Mampuak I serta langkah-langkah investigatif KPK menunjukkan tekad aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku korupsi, tak terkecuali mereka yang berada di posisi strategis. Kedepannya, peningkatan mekanisme pengawasan, transparansi aset, dan koordinasi lintas lembaga menjadi kunci utama dalam memutus mata rantai korupsi yang menggerogoti kepercayaan publik.
