Skandal penggelapan mobil rental Rp1,1 miliar di DPRD Bandar Lampung menambah deretan kasus korupsi di dunia politik. Kasus ini melibatkan anggota DPRD Kota Bandar Lampung yang diduga menyewa beberapa kendaraan dan tidak mengembalikannya, sehingga menimbulkan kerugian besar bagi penyedia sewa.
Penggelapan Dimulai dengan Satu Unit Mitsubishi Pajero
Menurut korban berinisial M, penggelapan dimulai pada 18 Desember 2025. Pada pukul 21.00 WIB, anggota DPRD tersebut menyewa satu unit Mitsubishi Pajero berwarna hitam. Kontrak sewa ditetapkan selama satu bulan, namun kendaraan tidak pernah dikembalikan setelah periode sewa berakhir. M mengaku bahwa sejak kejadian tersebut, ia terus menyewa kendaraan lain secara bertahap, menambah jumlah kerugian.
Serangkaian Penyewaan yang Meningkatkan Kerugian
Berikut urutan penyewaan yang dilaporkan oleh M:
• 3 Februari 2026 – Toyota Avanza berwarna putih;
• 10 Februari 2026 – Toyota Alphard berwarna hitam;
• 14 Maret 2026 – Toyota Innova Zenix;
• 25 Maret 2026 – Toyota Innova Reborn;
• 29 April 2026 – Toyota Veloz berwarna silver;
• 12 Mei 2026 – Toyota Innova Reborn.
Setiap penyewaan menambah beban pembayaran sewa yang tidak dilunasi. Seiring berjalannya waktu, pembayaran mulai menunggak, dan unit kendaraan tidak kunjung dikembalikan. Akumulasi kerugian akhirnya mencapai Rp1,163.600.000, sebagaimana dinyatakan dalam laporan M.
Pelaporan dan Penanganan oleh Polda Lampung
On 7 Agustus 2026, M melaporkan kejadian tersebut ke Polda Lampung dengan nomor perkara LP/B/593/VIII/2026/SPKT/POLDA LAMPUNG. Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Lampung, AKBP Ujang Supriyanto, mengonfirmasi bahwa laporan tersebut telah diterima dan sedang diproses. Ia menyatakan bahwa kasus ini sudah masuk ke tingkat penyidikan oleh tim khusus, menandakan adanya tindakan serius dari pihak kepolisian.
Dampak Finansial dan Reputasi bagi DPRD Kota Bandar Lampung
Kerugian sebesar Rp1,1 miliar tidak hanya berdampak pada perusahaan penyewaan mobil, tetapi juga menimbulkan dampak negatif bagi citra DPRD Kota Bandar Lampung. Anggota legislatif yang terlibat dalam tindakan yang melanggar etika publik akan menghadapi tekanan hukum dan politik. Jika terbukti bersalah, ia dapat terancam kehilangan hak pilih dan haknya sebagai anggota DPRD.
Selain itu, kasus ini menambah ketidakpercayaan publik terhadap integritas pejabat publik. Ketika seorang wakil rakyat terlibat dalam penggelapan, publik cenderung meragukan kejujuran dan profesionalisme lembaga legislatif secara keseluruhan. Hal ini dapat memicu tekanan untuk melakukan reformasi internal dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana publik.
Potensi Tindakan Hukum dan Penahanan
Jika penyelidikan menuntun pada bukti yang cukup kuat, anggota DPRD tersebut berisiko menghadapi penahanan sementara. Penahanan biasanya diterapkan untuk memastikan tidak ada pelarian atau penyembunyian bukti. Proses ini dapat berlangsung beberapa bulan, tergantung pada perkembangan kasus dan keputusan pengadilan.
Kesimpulan
Skandal penggelapan mobil rental Rp1,1 miliar di DPRD Bandar Lampung menyoroti pentingnya pengawasan internal dan kepatuhan etika di lingkungan legislatif. Kasus ini menunjukkan bahwa tindakan korupsi dapat menimbulkan kerugian finansial besar dan merusak reputasi lembaga publik. Penanganan serius oleh Polda Lampung menandai langkah awal dalam menegakkan hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas pejabat publik.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://lampung.tribunnews.com/lampung/1218649/anggota-dprd-bandar-lampung-dilaporkan-ke-polda-terkait-dugaan-penggelapan-mobil-rental-rp11-m, without altering the facts of the original article.
