Berita Hari Ini – 15 April 2026 | Tanah Abang, pusat perdagangan dan mobilitas tinggi di Jakarta Pusat, kembali menjadi sorotan publik setelah serangkaian insiden menyoroti lemahnya pengawasan, praktik pungli, serta sengketa lahan yang melibatkan tokoh politik dan ormas. Kejadian pemalakan sopir bajaj pada pertengahan April 2026 memicu reaksi keras dari DPRD DKI, partai politik, serta aparat keamanan yang menuntut penegakan sistemik.
Sekretaris Komisi A DPRD DKI, Mujiyono, memuji penangkapan pelaku pemalakan tetapi menegaskan bahwa penangkapan saja tidak cukup. Ia menekankan perlunya pengawasan berkelanjutan di kawasan yang padat aktivitas, seperti titik parkir, titik mangkal, dan jalur rawan pungli. Menurutnya, pengawasan harus menjadi bagian dari sistem rutin, bukan respons musiman saat insiden menjadi viral. Mujiyono juga mengajak Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) serta koordinasi lintas instansi, termasuk Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Polda Metro Jaya, untuk memperkuat pencegahan.
Polisi Metro Jakarta Pusat menanggapi dengan cepat penangkapan pelaku pemalakan yang diidentifikasi sebagai DP (27). Kapolres Kombes Reynold EP Hutagalung menyatakan bahwa tim reskrim telah menelusuri jejak video viral dan mengamankan pelaku di kediamannya. Namun, satu penangkapan belum mampu memutus mata rantai praktik premanisme yang telah lama mengakar.
Masalah serupa juga muncul pada praktik parkir liar. Pada Februari 2026, delapan pria yang beroperasi sebagai juru parkir ilegal ditangkap setelah mematok tarif hingga Rp 100.000 untuk mobil dan Rp 60.000 untuk motor. Meski demikian, hanya seminggu kemudian praktik serupa kembali terdeteksi di blok A dan B Pasar Tanah Abang, dengan tarif Rp 5.000 tanpa hitungan waktu. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai bahwa toleransi berulang menjadikan praktik ini terasa lumrah di mata masyarakat.
Untuk mengatasi akar masalah, Wakil Ketua Fraksi Gerindra di DPRD DKI, Rani Mauliani, mengusulkan digitalisasi sistem parkir. Rani menjelaskan bahwa sistem non‑tunai berbasis aplikasi dapat mengurangi ruang gerak pungli, mempermudah pemantauan transaksi, dan meningkatkan transparansi. Ia menambahkan bahwa digitalisasi harus bersamaan dengan pembinaan kelompok rentan yang selama ini terlibat dalam praktik premanisme, serta penetapan zona parkir resmi dilengkapi rambu dan patroli rutin oleh Dinas Perhubungan dan Satpol PP.
Di sisi lain, Tanah Abang kembali menjadi arena sengketa lahan yang melibatkan Menteri Perumahan Maruarar Sirait dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya (GRIB Jaya). Menteri Sirait menyatakan bahwa beberapa lahan di Tanah Abang diduduki secara ilegal oleh ormas, sementara Ketua Umum GRIB, Rosario de Marshal alias Hercules, menantang pernyataan tersebut dan menuntut bukti kepemilikan. Tim hukum GRIB, yang dipimpin oleh Wilson Collin, mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menyatakan bahwa Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang diberikan kepada PT KAI pada 2008 tidak mengakui hak waris sejak 1923. Mereka menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh mengabaikan keadilan hukum dan kepastian hak atas tanah.
Ketegangan antara pihak pemerintah, aparat keamanan, dan ormas mencerminkan tantangan struktural dalam tata kelola ruang publik Jakarta. Tanah Abang, sebagai kawasan dengan arus kendaraan padat dan aktivitas perdagangan besar, memerlukan pendekatan terpadu yang menggabungkan penegakan hukum, inovasi teknologi, serta dialog sosial. Penguatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, integrasi data digital parkir, serta penyelesaian sengketa lahan melalui proses hukum yang transparan menjadi langkah kunci untuk mencegah terulangnya praktik premanisme dan memastikan kepastian hukum bagi warga.
Dengan menempatkan pengawasan sebagai sistem rutin, memanfaatkan teknologi digital, dan menyelesaikan sengketa lahan secara adil, Tanah Abang dapat kembali menjadi contoh ruang publik yang aman, tertib, dan mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan keadilan sosial.
