Warga Bekasi Protes Lambatnya Ganti Rugi Tol Japek Selatan: Administrasi BPN Jadi Penyebab Utama
Berita Hari Ini – 26 April 2026 | Sejumlah warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengeluhkan proses pencairan ganti rugi Tol Japek yang berlarut lama meski seluruh persyaratan administratif telah dipenuhi. Penundaan ini menimbulkan protes keras dan kebingungan di kalangan masyarakat yang tanahnya terdampak proyek pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) Selatan.
Latar Belakang Pembebasan Lahan
Proyek Tol Japek Selatan merupakan bagian penting dari jaringan infrastruktur yang menghubungkan ibukota dengan kawasan industri di Jawa Barat. Pada tahap awal pembebasan lahan, proses validasi kepemilikan tanah dan pembayaran ganti rugi selesai dalam waktu sekitar satu bulan. Namun, pada fase lanjutan, warga mengaku tidak menerima informasi apa pun mengenai kekurangan berkas, melainkan hanya menunggu hasil validasi dari Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Bekasi.
Masalah Validasi Kepemilikan Lahan
Menurut anggota Satgas Desa Burangkeng, Tarmidi, proses validasi kepemilikan lahan melibatkan pencocokan data fisik dan yuridis dengan Sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP). Validasi ini wajib dilakukan sebelum transaksi jual beli, balik nama, atau pengajuan hak tanggungan dapat diproses. Keterlambatan validasi menjadi hambatan utama karena Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) tidak dapat mencairkan dana ganti rugi sebelum BPN menyelesaikan verifikasi.
Reaksi Pihak Terkait
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyatakan bahwa pembayaran belum dapat dilakukan hingga hasil validasi selesai, namun tidak dapat memperkirakan kapan proses tersebut akan selesai karena berada di bawah kewenangan BPN.
- Satgas Desa Ciledug yang dipimpin Nana Supriatna telah beberapa kali mengunjungi dan menulis surat kepada Kantor Pertanahan, namun belum mendapatkan jawaban konkret.
- Humas KSO Japek Selatan, Tommy Fikar Alamsyah, mengonfirmasi masih ada sejumlah bidang tanah di desa Burangkeng, Ciledug, Taman Sari, Kertarahayu, dan Jayasampurna yang belum menerima uang ganti rugi. Pihaknya berupaya berkoordinasi dengan BPN namun belum memperoleh kepastian.
Dampak Terhadap Masyarakat dan Proyek
Warga mengaku mengalami tekanan finansial karena ganti rugi yang dijanjikan belum cair. Beberapa keluarga harus menunda kebutuhan pokok sementara proyek tetap berlanjut. “Kami terbebani karena hampir setiap minggu warga menanyakan hal itu kepada kami, bahkan ada yang dua hari sekali,” ujar perwakilan Satgas Desa Ciledug.
Di sisi lain, pihak pengelola tol menegaskan bahwa pembangunan tidak dapat ditunda karena risiko pembengkakan biaya. “Kami berpacu dengan waktu. Jika terus tertunda, biaya proyek akan meningkat secara signifikan,” kata Tommy Fikar.
Langkah Selanjutnya
Satgas Desa bersama masyarakat berharap BPN dapat mempercepat proses validasi, sekaligus meningkatkan komunikasi transparan mengenai status dokumen. Mereka juga menuntut agar LMAN menyiapkan dana cadangan yang dapat dicairkan setelah verifikasi selesai, sehingga tidak terjadi penundaan lebih lama.
Jika tidak ada solusi cepat, kemungkinan akan muncul aksi massa yang lebih luas, mengingat besarnya tekanan sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh warga. Pemerintah daerah dan pusat diharapkan dapat memediasi antara pihak BPN, LMAN, dan konsorsium proyek untuk menemukan jalan keluar yang adil.
Dengan penyelesaian masalah ini, diharapkan proses pembebasan lahan dapat kembali pada jalurnya, sehingga pembangunan Tol Japek Selatan dapat selesai tepat waktu tanpa menimbulkan konflik lebih lanjut.
