Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa integrasi data kependudukan dan kewilayahan menjadi instrumen strategis dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri di tengah meningkatnya volatilitas global dan berkembangnya berbagai ancaman di ruang digital. Menurutnya, dinamika geopolitik, ketidakpastian ekonomi, perubahan iklim, hingga percepatan transformasi teknologi menuntut pengambilan keputusan berbasis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Wiyagus juga menyebutkan bahwa integrasi data kependudukan dan kewilayahan sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif sekaligus menjaga stabilitas nasional. “Makanya kita sebagai pemimpin tidak lagi dapat mengandalkan metode konvensional dalam memutuskan sesuatu, tetapi benar-benar harus berbasis data,” ujarnya.
Pentingnya Integrasi Data Kependudukan
Wiyagus menjelaskan bahwa Kemendagri terus memperkuat integrasi serta pemanfaatan data kependudukan dan kewilayahan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif sekaligus menjaga stabilitas nasional. Ia menambahkan bahwa data kependudukan terintegrasi berperan penting dalam mendukung pelayanan publik dan penegakan hukum. Mulai dari verifikasi identitas, identifikasi individu, hingga pengungkapan kasus yang dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan akuntabel melalui dukungan teknologi digital.
Meningkatnya Ancaman di Ruang Digital
Wiyagus juga menyoroti meningkatnya ancaman di ruang digital seiring perubahan lingkungan strategis global. “Dampak paling signifikan dari fenomena ini adalah terjadinya migrasi kejahatan ke ekosistem digital secara masif seperti penipuan daring, perdagangan orang hingga disinformasi berbasis kecerdasan buatan,” katanya. Menurutnya, aparat penegak hukum perlu mengedepankan kepemimpinan yang adaptif dengan memanfaatkan data dan teknologi secara real time dalam pengambilan keputusan. Hal ini baik untuk pencegahan maupun penanganan gangguan keamanan.
MENGAPA & DAMPAK
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus menyediakan data kependudukan yang dimanfaatkan oleh berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Polri. “Data kependudukan ini sifatnya terintegrasi sebagai infrastruktur strategis dan tulang punggung pendukung tugas kepolisian,” tegasnya. Wiyagus juga menyebutkan bahwa penguatan tata kelola data tersebut didukung berbagai regulasi nasional yang menjadi dasar integrasi data serta percepatan transformasi digital pemerintahan. Meningkatnya stabilitas keamanan dalam negeri diharapkan dapat berdampak positif pada penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.
Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh
Wiyagus mengajak peserta didik Sespim Lemdiklat Polri memperkuat interoperabilitas antarlembaga, mematuhi regulasi dalam pemanfaatan data publik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang profesional, akuntabel, dan berbasis teknologi. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Wiyagus juga menekankan pentingnya kerja sama dan kolaborasi antarlembaga dalam mencapai tujuan tersebut.
