Xi Jinping menegaskan kembali peran pentingnya dalam menata narasi sejarah China saat negara ini menandai 60 tahun Revolusi Kebudayaan. Di balik ketidakhadiran perayaan resmi, pemerintah menambah ketatnya pengawasan atas memori publik, menandai peningkatan drastis 73% dalam penindakan terhadap konten yang dianggap kontroversial dalam setahun terakhir.
Revolusi Kebudayaan dan Sejarah yang Disensor
Revolusi Kebudayaan, yang dimulai pada 1966 dan berakhir pada 1976, merupakan periode yang menimbulkan penderitaan bagi jutaan warga China. Meskipun telah menjadi topik akademis, pemerintah modern masih memegang posisi hati-hati dalam menyebutnya. Pada tahun 2026, negara ini menandai peringatan ke-60, namun tidak ada upacara atau pengumuman resmi. Keputusan ini menegaskan strategi Xi Jinping untuk menyeimbangkan antara menghormati warisan Mao dan menolak kritik terhadap masa lalu yang dianggap mengganggu stabilitas politik.
Menurut analis geopolitik Hu Zimo, ketidakhadiran perayaan tersebut adalah hasil dari âkesengajaanâ pemerintah. Ia menilai bahwa Partai Komunis China (PKC) berusaha menyeimbangkan antara perayaan dua tokoh sejarah yang berlawanan, yaitu Mao Zedong, peluncur Revolusi Kebudayaan, dan Deng Xiaoping, yang kemudian menolak dan mengkritik era tersebut. Menurut Hu, upaya untuk merayakan kedua tokoh sekaligus dianggap tidak realistis, sehingga Xi memutuskan untuk menghapus atau mengabaikan Revolusi Kebudayaan dalam narasi publik.
Perubahan ini mencerminkan ketakutan pemerintah terhadap sejarah yang dapat memicu ketidakstabilan sosial. Pengawasan yang lebih ketat terhadap media dan ruang publik menjadi bagian dari strategi ini. Sejak awal 2024, pemerintah telah meningkatkan jumlah aparat pengawasan dan memperketat regulasi atas publikasi sejarah. Data statistik menunjukkan bahwa penindakan terhadap konten berhubungan dengan Revolusi Kebudayaan meningkat tajam 73% dalam setahun terakhir, dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Strategi Pengawasan dan Dampaknya pada Kebebasan Berpendapat
Pengawasan ini tidak hanya terbatas pada media digital. Pemerintah telah memperkenalkan kebijakan baru yang menegaskan kontrol atas ruang publik, termasuk ruang seni, pendidikan, dan pertemuan publik. Penerapan kebijakan ini memaksa institusi pendidikan untuk menyesuaikan kurikulum sejarah, menekankan peran positif Mao dan menolak narasi yang menyoroti kekejaman Revolusi Kebudayaan.
Akibatnya, kebebasan berpendapat di China mengalami tekanan signifikan. Aktivis, jurnalis, dan akademisi yang berani mengangkat isu sejarah kini menghadapi risiko penahanan atau penuntutan. Pemerintah menggunakan alat hukum, seperti undang-undang keamanan nasional dan undang-undang penipuan, untuk menindak siapa pun yang mempublikasikan konten yang dianggap menimbulkan âketidakstabilan politik.â
Di luar negeri, pergeseran ini menimbulkan sorotan internasional. Banyak negara menilai bahwa penegakan hukum yang ketat ini dapat memicu ketidaksetujuan publik dan menurunkan reputasi China sebagai negara yang menghargai kebebasan berpendapat. Namun, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini diperlukan untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah âkerusuhan ideologisâ yang dapat mengancam integritas negara.
Perubahan Kebijakan di Era Xi Jinping
Xi Jinping, yang telah berkuasa sejak 2013, memimpin PKC melalui serangkaian reformasi yang menekankan kontrol ideologis. Ia menekankan pentingnya âkebijakan sejarah yang bersihâ untuk menjaga âkesatuan nasionalâ dan âkestabilan politik.â Di bawah kepemimpinannya, pemerintah telah menegaskan kembali posisi konservatif terhadap sejarah, menolak narasi yang menyoroti kekejaman masa lalu, dan menegaskan kembali peran Mao dalam narasi nasional.
Dalam konteks ini, penindakan terhadap konten berhubungan Revolusi Kebudayaan menjadi lebih tegas. Pemerintah menegakkan standar âkebersihan ideologiâ yang memaksa media dan publik untuk menyesuaikan diri. Penerapan kebijakan ini mencakup peninjauan ulang dokumen sejarah, penghapusan referensi negatif terhadap Mao, dan penekanan pada kontribusi positifnya terhadap pembangunan negara.
Statistik Penindakan: Angka yang Mencengangkan
Data statistik yang diperoleh dari lembaga pengawasan menunjukkan peningkatan 73% dalam penindakan terhadap konten berhubungan Revolusi Kebudayaan. Angka ini mencakup tindakan terhadap artikel, buku, film, dan bahkan percakapan di media sosial. Penindakan ini melibatkan penahanan, penuntutan, dan pemblokiran konten online.
Perubahan ini menandai pergeseran signifikan dalam kebijakan pemerintah. Sebelumnya, penindakan terhadap konten sejarah biasanya terbatas pada publikasi yang menyoroti kekejaman. Namun, kini, penindakan meluas ke segala bentuk kritik terhadap Mao, termasuk puisi, lukisan, dan diskusi akademis. Penegakan ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha menutup semua jalur kritik terhadap Revolusi Kebudayaan.
Dampak Sosial dan Ekonomi
Dampak sosial dari kebijakan ini terasa di berbagai lapisan masyarakat. Aktivis dan jurnalis mengalami tekanan, sementara generasi muda yang masih mempelajari sejarah kini lebih terbatas dalam akses informasi. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaktahuan dan kesalahpahaman tentang masa lalu, yang pada gilirannya dapat memicu ketegangan sosial.
Dari sisi ekonomi, ketidakpastian ideologis dapat memengaruhi investasi asing. Banyak perusahaan multinasional mengkhawatirkan risiko reputasi jika terlibat dalam proyek yang dianggap kontroversial secara ideologis. Hal ini dapat menurunkan aliran investasi, memengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan menambah tekanan pada kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas.
Reaksi Internasional
Reaksi internasional terhadap kebijakan ini bervariasi. Beberapa negara menilai bahwa penegakan kebijakan ini menindas kebebasan berpendapat dan dapat menimbulkan ketidakstabilan. Namun, negara-negara lain yang memiliki hubungan ekonomi yang kuat dengan China lebih berhati-hati dalam menilai dampak kebijakan ini. Di sisi lain, beberapa negara menganggap
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260820222539-113-1394715/xi-jinping-perketat-pengawasan-di-60-tahun-revolusi-kebudayaan-china, without altering the facts of the original article.
