**Gedung DPRD Makassar Siap Digunakan, Rekonstruksi Setelah Kebakaran Rampung** Setelah proses rekonstruksi tahap awal rampung, gedung DPRD Makassar siap digunakan kembali. Pemerintah Kota Makassar telah menyelesaikan proses administrasi untuk menggunakan kembali gedung yang telah direkonstruksi. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Sementara (BAST) antara Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Kota Makassar merupakan tanda bahwa gedung dapat digunakan kembali. **Momen Penentu di Menit Akhir** Rekonstruksi tahap awal gedung DPRD Makassar telah rampung dan siap digunakan kembali. Proses ini ditandai dengan penandatanganan BAST antara BPBPK Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar. Seremoni ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly, Kepala BPBPK Sulsel Baskoro Elmiawan, Sekretaris DPRD Makassar Andi Rahmat Mappatoba, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar Muh Dakhlan. **Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda** 1. Rekonstruksi tahap awal gedung DPRD Makassar telah rampung dan siap digunakan kembali. 2. Proses ini ditandai dengan penandatanganan BAST antara BPBPK Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar. 3. Gedung yang direkonstruksi hanya sebagian, yaitu sayap kanan, sementara pembangunan gedung utama masih berada pada tahap perencanaan. **Apa Artinya Ini ke Depan?** Gedung DPRD Makassar merupakan pusat aktivitas legislatif dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, keberadaan gedung ini sangat penting bagi Pemerintah Kota Makassar dan DPRD. Dengan gedung yang siap digunakan kembali, Pemerintah Kota Makassar dapat melanjutkan kegiatan legislatif dan eksekutif dengan baik. Selain itu, gedung ini juga dapat menjadi simbol kekuatan dan kemampuan Pemerintah Kota Makassar dalam menghadapi tantangan. **Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh** Meskipun rekonstruksi tahap awal telah rampung, masih ada sejumlah tahapan administrasi yang harus dituntaskan sebelum gedung dapat digunakan secara resmi. Pengelolaan aset daerah harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan ketentuan Kementerian Dalam Negeri. Wali Kota Makassar bertindak sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, Sekretaris Daerah sebagai pengelola barang, dan Sekretaris DPRD sebagai pengguna barang. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Makassar harus terus bekerja keras untuk menyelesaikan proses administrasi dan memastikan bahwa gedung dapat digunakan secara efektif dan efisien.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://makassar.tribunnews.com/makassar/1845478/gedung-dprd-makassar-segera-difungsikan-rekonstruksi-pascakebakaran-tahap-awal-rampung, without altering the facts of the original article.
