Harga Pangan dan Daya Beli Masyarakat Kembali Menjadi Perhatian dalam Agenda Ekonomi Indonesia

Jakarta — Di tengah hiruk-pikuk gejolak pasar keuangan, persoalan mendasar yang menyangkut hajat hidup orang banyak kembali mencuat ke permukaan: harga pangan dan daya beli masyarakat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada Oktober 2026 mencapai 4,82% secara tahunan, lebih tinggi dari inflasi umum yang sebesar 3,23%. Pemicu utamanya adalah gangguan cuaca akibat El Nino yang memengaruhi produksi sejumlah komoditas hortikultura seperti cabai, tomat, dan sayuran lainnya.

Kenaikan harga pangan ini memberikan tekanan yang tidak proporsional terhadap kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Sebab, sekitar separuh dari pengeluaran rumah tangga miskin dialokasikan untuk kebutuhan pangan. Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyoroti bahwa pola konsumsi rumah tangga saat ini menyerupai huruf K. Kelompok berpendapatan atas masih relatif kuat, sementara kelompok bawah dan kelas menengah rentan mengalami tekanan yang lebih berat. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) turun dari 127 pada Januari menjadi 118,1 pada September 2026, dengan kelompok pengeluaran Rp1 juta–Rp2 juta menunjukkan pesimisme terhadap penghasilan mereka.

Untuk mempertahankan konsumsi, sebagian rumah tangga terpaksa mengurangi porsi tabungan mereka. Data menunjukkan porsi pendapatan yang digunakan untuk konsumsi meningkat dari 74,2% menjadi 74,9%, sementara porsi tabungan turun menjadi 15,4%. Kondisi ini membuat ketahanan keuangan rumah tangga semakin rapuh ketika menghadapi kenaikan biaya hidup atau kehilangan pekerjaan. Tekanan ini diperparah oleh gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang hingga September 2026 mencapai 63.789 pekerja formal, belum termasuk mereka yang beralih ke sektor informal dengan pendapatan yang lebih tidak stabil.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan telah mengoptimalkan APBN untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli. Hingga akhir kuartal III-2026, realisasi subsidi dan kompensasi mencapai Rp222,5 triliun dan Rp154,5 triliun. Selain itu, program bantuan sosial seperti PKH, Kartu Sembako, dan Program Indonesia Pintar (PIP) terus disalurkan. Untuk jangka menengah, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah terealisasi Rp153,2 triliun untuk 57 juta penerima manfaat diharapkan dapat membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga sekaligus meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Namun, efektivitas stimulus fiskal sangat bergantung pada ketepatan sasaran dan waktu penyaluran. Yusuf dari CORE menyarankan agar pemerintah memberikan bantuan tunai kepada kelompok berpendapatan rendah karena dampaknya terhadap konsumsi paling cepat terasa. Ia juga mengingatkan agar kelas menengah tidak diabaikan, karena kelompok ini sering berada di luar jangkauan bantuan sosial tetapi belum cukup kuat untuk memperoleh manfaat besar dari insentif pajak. Persoalan utama kelas menengah bukan sekadar kebutuhan terhadap stimulus sesaat, melainkan ketidakpastian pendapatan dan meningkatnya biaya hidup.

Ke depan, risiko inflasi pangan masih akan tinggi. Kepala Riset Makroekonomi Permata Bank, Faisal Rachman, memperkirakan bahwa tanpa intervensi pemerintah untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan, inflasi pangan dapat meningkat signifikan dalam skenario El Nino kuat. Pelemahan nilai tukar rupiah juga meningkatkan risiko penerusan kenaikan biaya dari produsen ke konsumen (pass-through). Oleh karena itu, koordinasi antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Bulog dalam menjaga pasokan dan kelancaran distribusi pangan menjadi kunci untuk mencegah lonjakan harga yang lebih parah.

Penulis : FEBRY SETIYA ANGGARA