Kemenperin Buka Suara: Penutupan Krakatau Osaka Steel Disebabkan Inefisiensi Dibanding Baja China
Berita Hari Ini – 21 Agustus 2026 | Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pada Rabu (21 Agustus 2026) akhirnya memberikan keterangan resmi terkait penutupan pabrik Krakatau Osaka Steel, anak perusahaan PT Krakatau Steel Tbk, yang menjadi sorotan publik sejak akhir Juli lalu.
Alasan utama penutupan
Menurut juru bicara Kemenperin, keputusan menutup fasilitas produksi di Cilegon tersebut didasarkan pada dua faktor utama: kurangnya efisiensi operasional dan persaingan harga yang semakin ketat dari produsen baja asal Tiongkok. “Kami telah melakukan audit menyeluruh selama tiga bulan terakhir. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat utilisasi kapasitas Krakatau Osaka Steel berada di bawah 50 persen, sementara biaya produksi per ton jauh lebih tinggi dibandingkan standar internasional,” ujar Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita.
Data internal Kemenperin mengindikasikan bahwa pabrik tersebut memproduksi sekitar 1,2 juta ton baja per tahun, namun margin keuntungan menurun secara signifikan sejak 2023 karena masuknya produk baja murah dari China yang memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang baru disepakati Indonesia.
Dampak kompetisi baja China
Fenomena persaingan dengan baja Tiongkok tidak lepas dari kebijakan FTA yang membuka pasar ekspor bagi produk baja asing. Akbar Djohan, Direktur Utama PT Krakatau Steel, dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Kementerian Keuangan, menekankan pentingnya keseimbangan antara membuka pasar dan melindungi industri dalam negeri. “Jika FTA tidak diimbangi dengan mekanisme trade remedies yang kuat, industri baja nasional akan terus terdesak,” katanya.
Kemenperin menambahkan bahwa meski FTA memberikan peluang ekspor, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak mengorbankan keberlangsungan pabrik-pabrik strategis seperti Krakatau Osaka Steel. “Kami sedang meninjau kembali aturan asal barang (Rules of Origin) serta kemungkinan penerapan anti-dumping terhadap produk baja yang masuk dengan harga di bawah biaya produksi,” jelas pejabat Kemenperin.
Langkah pemerintah selanjutnya
Untuk mengatasi masalah efisiensi, Kemenperin berencana mengalokasikan dana khusus bagi modernisasi pabrik baja yang masih beroperasi. Program tersebut mencakup investasi dalam teknologi ramah lingkungan, otomatisasi lini produksi, dan pelatihan tenaga kerja. “Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas hingga 30 persen dalam lima tahun ke depan, sehingga industri baja nasional dapat bersaing secara global,” ujar Menteri.
- Revisi kebijakan tarif impor baja
- Penerapan anti-dumping yang lebih tegas
- Penguatan rantai pasok lokal untuk bahan baku
- Dukungan pendanaan bagi riset dan pengembangan baja berkarbon rendah
Selain itu, Kemenperin akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menyusun roadmap industrialisasi yang menekankan hilirisasi nilai tambah baja di dalam negeri. Upaya ini sejalan dengan agenda Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan peningkatan nilai tambah industri manufaktur hingga 30 persen pada akhir 2027.
Reaksi pemangku kepentingan
Serikat pekerja di pabrik Krakatau Osaka Steel menyatakan keprihatinan atas penutupan yang berdampak pada ribuan tenaga kerja. Mereka menuntut adanya paket penempatan kembali dan program pelatihan ulang. Sementara kalangan akademisi menilai bahwa penutupan ini menjadi peringatan bagi industri lain yang belum mengoptimalkan efisiensi produksi.
Para analis pasar menilai bahwa penutupan Krakatau Osaka Steel dapat mempercepat konsolidasi industri baja Indonesia, dengan kemungkinan terjadinya merger atau akuisisi oleh pemain domestik yang lebih kuat. “Jika dikelola dengan baik, situasi ini dapat menjadi katalisator bagi restrukturisasi sektor baja,” kata seorang analis senior di sebuah bank investasi.
Dengan langkah-langkah kebijakan yang lebih tegas, Kemenperin berharap dapat menyeimbangkan manfaat FTA dengan perlindungan industri strategis, sekaligus mencegah terulangnya kasus penutupan serupa di masa depan.
