**Pemda Kalsel Hadapi Tekanan Fiskal, Pengamat Ekonomi: Efisiensi Bukan Sekadar Pangkas Belanja** **Momen Penentu di Menit Akhir** Pemerintah Daerah (Pemda) Kalimantan Selatan (Kalsel) saat ini tengah menghadapi tekanan fiskal yang cukup signifikan. Kondisi ini disebabkan oleh penurunan dana transfer dari pemerintah pusat dan melemahnya harga batu bara, yang selama ini menjadi penopang penerimaan daerah penghasil tambang. Kombinasi kedua faktor tersebut membuat ruang fiskal pemerintah daerah semakin sempit. **Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda** Secara umum, kondisi fiskal daerah di Kalsel saat ini ibarat sedang âmenahan napasâ. Dana transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan yang cukup tajam. Di sisi lain, harga batu bara yang selama ini menjadi penopang penerimaan daerah penghasil tambang juga melemah. Kondisi ini berbanding terbalik dengan indikator ekonomi makro Kalsel yang masih menunjukkan pertumbuhan positif. Artinya, ekonomi daerah masih tumbuh, tetapi kemampuan fiskal pemerintah tidak otomatis ikut menguat karena sangat dipengaruhi kebijakan transfer dari pemerintah pusat. **Apa Artinya Ini ke Depan?** Kondisi ini akan memiliki dampak signifikan pada pembangunan infrastruktur, perbaikan sekolah, fasilitas kesehatan, hingga pelayanan publik lainnya. Kelompok masyarakat yang paling rentan tentu adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang bergantung pada layanan pemerintah. Pemerintah daerah juga harus berhati-hati agar keterbatasan fiskal tak mengganggu belanja wajib, termasuk belanja pegawai. **Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh** Langkah efisiensi anggaran memang diperlukan. Selama ini masih banyak ruang untuk memperbaiki kualitas belanja daerah agar lebih efektif dan tepat sasaran. Namun efisiensi tidak boleh dilakukan secara serampangan. Pemotongan anggaran yang dilakukan secara mendadak justru berpotensi menimbulkan biaya yang lebih besar di masa mendatang, misalnya ketika proyek infrastruktur terhenti di tengah jalan atau kualitas layanan pendidikan dan kesehatan menurun akibat anggaran operasional dipangkas. Karena itu, prinsip utama dalam menentukan prioritas anggaran harus dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Belanja wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas. Sementara program yang bersifat seremonial atau tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat dapat ditunda. Pemerintah daerah perlu memperkuat kemandirian fiskalnya agar tidak terlalu bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memiliki ruang gerak yang lebih luas untuk mengambil keputusan dan memprioritaskan program-program yang lebih strategis. Dalam jangka panjang, ini akan menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://banjarmasin.tribunnews.com/kalsel/1371509/pemda-di-kalsel-hadapi-tekanan-fiskal-pengamat-ekonomi-bukan-sekadar-pangkas-belanja, without altering the facts of the original article.
