Prof Kamaruddin Hasan: Pemisahan Anggaran MBG-Pendidikan Bukan Penolakan, Tapi Sumber Dana **Momen Penentu di Menit Akhir** Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 tersebut dibacakan dalam Sidang Pengucapan Putusan di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (30/7/2026). Langkah ini merupakan hasil dari perjuangan panjang untuk memastikan bahwa alokasi anggaran pendidikan 20 persen sebesar Rp769 Triliun sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945 tidak dibayangi oleh program-program lain yang tidak terkait dengan pendidikan. **Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda** Pemerintah telah mengklaim pemenuhan amanat Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945 dalam APBN 2026. Namun, terungkap bahwa alokasi fantastis Rp268 Triliun untuk MBG justru ‘ditempel’ di dalam anggaran pendidikan tersebut. Dampaknya, dana kegiatan belajar mengajar, perbaikan sarana-prasarana, hingga tunjangan guru berkurang drastis. Di beberapa daerah, tunjangan guru bahkan sempat dipotong hingga dihilangkan demi membiayai MBG. **Apa Artinya Ini ke Depan?** Menghadapi putusan MK yang memberi tenggat pemisahan anggaran paling lambat pada APBN 2028 mendatang, akademisi asal Barru, Prof Kamaruddin Hasan menegaskan bahwa langkah ini harus disikapi secara bijak. Menurutnya, keputusan MK memisahkan pos anggaran tersebut bukan bentuk penolakan terhadap program MBG yang diusung pemerintah. “Saya melihat bahwa putusan tersebut tidak dimaknai sebagai penolakan terhadap Program MBG. Yang dipisahkan adalah sumber pendanaannya, bukan tujuan programnya,” ujarnya. **Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh** Prof Kamaruddin Hasan menekankan bahwa sektor pendidikan dan ketahanan gizi masyarakat harus tetap berjalan beriringan tanpa saling mengorbankan. “Pendidikan dan gizi tetap harus berjalan secara sinergis,” tegasnya. Lebih lanjut, dia menekankan bahwa lingkungan sekolah tetap menjadi lokasi paling strategis dalam mendistribusikan pemenuhan gizi anak-anak. Namun, mengenai sumber dananya, pemerintah harus mengambil dari pos anggaran lain. “Sekolah merupakan tempat yang tepat untuk pelaksanaan program gizi, tetapi pembiayaannya dapat berasal dari anggaran yang memang diperuntukkan bagi ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, atau perlindungan sosial,” katanya. Prof Kamaruddin Hasan, seorang akademisi asal Barru, telah dikukuhkan sebagai guru besar di Universitas Negeri Makassar (UNM) pada hari yang sama. Judul orasinya adalah Neuro-Semiotic Pedagogy: Rekonstruksi Pedagogi Humanistik Dalam Menjaga Kedaulatan Makna di Era Kecerdasan Artifisial. Dengan demikian, putusan MK menjadi momen penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa alokasi anggaran pendidikan benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://makassar.tribunnews.com/barru/1845980/soal-anggaran-mbg-pendidikan-dipisah-prof-kamaruddin-hasan-bukan-penolakan-tapi-soal-sumber-dana, without altering the facts of the original article.
