Berita Hari Ini – 06 April 2026 | Sabtu pagi, api berkobar di sebelas sumur minyak yang diduga beroperasi secara ilegal di wilayah Keluang, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. Kebakaran yang meluas menimbulkan asap tebal dan mengganggu aktivitas penduduk setempat, memaksa ribuan warga mengungsi sementara. Menurut saksi mata, ledakan pertama terjadi sekitar pukul 06.30 WIB, diikuti oleh percikan api yang melompat ke sumur-sumur tetangga, memperparah situasi. Tim pemadam kebakaran setempat bersama unit TNI-AD dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) segera dikerahkan, namun upaya pemadaman terhambat oleh medan yang sulit dan ketersediaan air yang terbatas.
Desakan DPRD Sumsel untuk Investigasi Menyeluruh
Menanggapi insiden tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel mengeluarkan pernyataan bersama yang menuntut penyelidikan komprehensif terkait kepemilikan dan operasional sumur-sumur ilegal tersebut. Dalam rapat mendadak, anggota DPRD menekankan pentingnya mengungkap jaringan yang berada di balik eksploitasi sumber daya alam tanpa izin. Berikut poin utama yang disampaikan:
- Identifikasi pemilik sah lahan HGU (Hak Guna Usaha) tempat sumur berada.
- Pemeriksaan dokumen perizinan dan kesesuaian dengan regulasi energi nasional.
- Penelusuran alur dana dan material yang mungkin melibatkan penyalahgunaan subsidi BBM.
- Pemanggilan saksi, termasuk petani, nelayan, dan pekerja lokal.
- Pemberian sanksi tegas kepada pihak yang terbukti melanggar.
Anggota DPRD menambahkan bahwa kegagalan penegakan hukum sebelumnya memberi ruang bagi praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.
Gubernur Herman Deru Tinjau Dampak Kebakaran
Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, tiba di lokasi pada sore harinya untuk menilai kerusakan dan memastikan langkah-langkah mitigasi. Dalam kunjungan tersebut, ia menegaskan prioritas utama pemerintah daerah: keselamatan penduduk dan kepastian usaha. “Kami tidak akan menoleransi aktivitas ilegal yang mengancam lingkungan dan mengganggu kesejahteraan warga,” ujar Deru. Pemerintah provinsi segera mengerahkan tim lintas sektoral, termasuk Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Polri, untuk melakukan koordinasi pemadaman, evakuasi, serta penyelidikan awal.
Hubungan dengan Mafia Subsidi Solar dan Penyalahgunaan BBM
Kasus kebakaran ini muncul bersamaan dengan penyelidikan terpisah yang menyoroti jaringan mafia subsidi solar yang diduga memanfaatkan bahan bakar bersubsidi untuk menggerakkan peralatan pengeboran sumur ilegal. Sebuah tim investigasi internal kementerian energi mengungkap bahwa tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penggelapan BBM subsidi yang seharusnya ditujukan untuk nelayan kecil. Menurut laporan internal, sejumlah truk tangki yang mengangkut solar bersubsidi tidak mencatatkan tujuan pengiriman secara akurat, memungkinkan pihak tak bertanggung jawab menyalahgunakan bahan bakar tersebut untuk operasional sumur tanpa izin.
Analisis awal menunjukkan bahwa penggunaan BBM bersubsidi secara tidak sah dapat menurunkan biaya produksi sumur ilegal, mempercepat eksploitasi sumber daya tanpa memperhatikan dampak lingkungan. Praktik ini tidak hanya melanggar regulasi energi, tetapi juga merusak upaya pemerintah dalam mengendalikan harga bahan bakar bagi sektor perikanan yang sangat bergantung pada subsidi.
Tindakan Hukum dan Langkah Penanggulangan Selanjutnya
Polisi Sumsel telah membentuk satuan tugas khusus untuk mengejar jejak kepemilikan lahan dan mengamankan bukti-bukti fisik di lokasi. Sementara itu, Badan Pengawas Objek Pariwisata dan Lingkungan (BPOL) turut serta dalam melakukan audit lingkungan untuk menilai pencemaran tanah dan air yang mungkin terjadi akibat tumpahan minyak. Jika terbukti ada keterlibatan pihak korporasi atau individu dalam penyalahgunaan HGU, mereka akan dikenai sanksi administratif, pencabutan izin, serta tuntutan pidana sesuai Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Energi.
Di tingkat nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berjanji meningkatkan pengawasan terhadap alokasi BBM subsidi, memperketat mekanisme verifikasi, serta menambah kapasitas satelit pemantauan wilayah produksi minyak. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya insiden serupa dan menegakkan prinsip kepastian usaha bagi perusahaan yang beroperasi secara sah.
Kasus kebakaran sumur minyak ilegal di Keluang menjadi titik tolak penting bagi otoritas untuk menegakkan hukum, mengungkap jaringan korupsi, serta melindungi hak-hak masyarakat. Penegakan yang tegas diharapkan tidak hanya memadamkan api fisik, tetapi juga memadamkan praktik ilegal yang menggerogoti sumber daya alam Indonesia.
