Kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di Kantor Imigrasi (Kanim) Bali kembali mencuat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bahwa tarif pengurusan izin tinggal WNA di Kanim Bali mencapai Rp 100 ribu hingga Rp 2,5 juta. Temuan ini diperoleh setelah KPK memeriksa enam saksi di Bali dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan pemerasan pada pengurusan izin tinggal WNA di Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjerat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 2024â2026 Silmy Karim.
Tarif Pemerasan yang Variatif
KPK mengetahui informasi tersebut setelah memeriksa enam saksi di Bali, yaitu GAW selaku Direktur CV Visa Agung Bali, GRW selaku Staf Operasional CV Visa Agung Bali, STD selaku Staf Keuangan CV Visa Agung Bali, MNC dan AGN selaku pihak swasta, serta AUD selaku Staf PT Bali Soft. Dari pemeriksaan yang sudah dilakukan, KPK menemukan bahwa tarif pemerasan tersebut variatif, mulai dari Rp 100 ribu hingga Rp 2,5 juta dalam setiap proses pengajuan dokumen, baik KITAS (kartu izin tinggal terbatas), KITAP (kartu izin tinggal tetap), ataupun dokumen keimigrasian lainnya.
Momen Penentu di Menit Akhir
KPK menggelar operasi tangkap tangan terkait dugaan korupsi dalam pengurusan izin tinggal WNA pada 2-3 Juni 2026. Operasi tersebut merupakan OTT ke-11 yang dilakukan KPK sepanjang 2026. Dalam operasi itu, KPK menangkap 17 orang yang terdiri atas delapan penyelenggara negara atau aparatur sipil negara (ASN) serta sembilan pihak swasta yang diduga menjadi perantara pengurusan dokumen keimigrasian. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 2024-2026 Silmy Karim kemudian mendatangi KPK pada 3 Juni 2026 untuk menyerahkan diri.
Apa Artinya Ini ke Depan?
Kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal WNA di Kanim Bali ini menunjukkan bahwa masih banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Dampak dari kasus ini adalah kerugian keuangan negara dan kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap institusi imigrasi. Oleh karena itu, KPK dan pihak terkait harus terus melakukan upaya pemberantasan korupsi dan meningkatkan transparansi dalam proses pengurusan dokumen keimigrasian.
KPK telah menetapkan delapan tersangka dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA selama 2022-2026 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang kemudian beralih menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Para tersangka diduga memperoleh keuntungan Rp 145,5 miliar dari praktik tersebut selama 2022-2026. Kasus ini masih terus dikembangkan dan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi oknum-oknum yang melakukan korupsi.
Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh
Kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal WNA di Kanim Bali ini masih panjang jalan yang harus ditempuh. KPK dan pihak terkait harus terus melakukan upaya pemberantasan korupsi dan meningkatkan transparansi dalam proses pengurusan dokumen keimigrasian. Masyarakat juga harus terus mengawasi dan melaporkan jika menemukan adanya praktik korupsi. Dengan kerja sama antara KPK, pihak terkait, dan masyarakat, diharapkan kasus korupsi dapat diminimalisir dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi imigrasi dapat dipulihkan.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.liputan6.com/news/read/7999497/imigrasi-bali-palak-uang-klik-hingga-rp-25-juta-buat-urus-izin-tinggal-wna, without altering the facts of the original article.
