Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menuduh bahwa ada demonstran yang dibayar untuk melakukan aksi demonstrasi di Indonesia. Tuduhan ini muncul di tengah kemunculan rentetan aksi mahasiswa di berbagai kota di Indonesia. Pernyataan Prabowo ini menuai polemik dan dianggap sebagai upaya delegitimasi gerakan mahasiswa.
Tuduhan Prabowo soal Demo Berbayar
Dalam pidato di Puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan XII di Gorontalo, Rabu (24/06), Presiden Prabowo Subianto menyebut ada demonstran yang dibayar Rp200.000. Dia juga menambahkan bahwa dirinya tahu siapa pelaku di balik pendanaan demo. Mereka adalah orang yang tidak menyukai dirinya, kata Prabowo. Walau tak spesifik menyebut mahasiswa, rangkaian unjuk rasa yang berlangsung sejak 10 Juni hingga 22 Juni lalu juga diikuti mahasiswa.
Narasi Prabowo ini mirip dengan temuan BBC News Indonesia di Threads yang menuduh mahasiswa-mahasiswa UI dibayar Rp200.000 untuk turun unjuk rasa. Hal ini menuai keberatan dari para orang tua yang anaknya turun demo.
Apa yang Terjadi
Pernyataan Prabowo muncul di tengah santernya pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK), Muhammad Abdimaludin. Dia mengaku menerima uang sebesar Rp20 juta dari polisi agar rekan-rekannya tidak berdemonstrasi di Istana Negara. Pada faktanya, UBK tetap menjalankan aksi unjuk rasa. Bahkan mereka diterima Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Usai menerima mahasiswa UBK, Gibran juga mengajak sejumlah mahasiswa untuk ikut kunjungannya ke Nusa Tenggara Timur dan Papua pada 18-21 Juni. Salah satu yang ikut adalah mahasiswa UI dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB). Terkait hal ini, Rektor UI, Heri Hermansyah, berkata kampus tidak pernah menunjuk, mendelegasikan, ataupun memberikan penugasan resmi kepada mahasiswa tersebut untuk mengikuti agenda Wapres.
Mengapa dan Dampak
Guru Besar Departemen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, Amalinda Savirani, menjelaskan gerakan mahasiswa memiliki legitimasi sangat kuat. “Karena kuat legitimasinya, gerakan mahasiswa menjadi sangat mudah juga untuk dimanfaatkan atau disusupi. Itu termasuk yang dibayar-bayar itu. Yang tanpa sadar malah jadi delegitimasi gerakan mahasiswa itu sendiri.”
Menurut Amalinda, upaya untuk melemahkan gerakan mahasiswa berulang kali dilakukan dengan berbagai metode agar kepercayaan publik luntur. “Kalau sekedar datang seremonial dan safari politik buat apa? Forum ini tidak layak,” ujar Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mulawarman, Hiththan Hersya Putra, Rabu (24/06).
Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh
Kendati ada mahasiswa yang terjatuh menerima sogokan atau janji di ruang tertutup, sebagian mahasiswa tetap berjuang menyuarakan tuntutan rakyat dan kian berani. Spanduk sepanjang 10 meter bertuliskan “Usir Mugiyanto, Pengkhianatan Reformasi” dibentangkan mahasiswa tepat saat Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Mugiyanto, tiba dan memasuki Gedung Olahraga Universitas Mulawarman Samarinda.
Sejumlah mahasiswa juga menampilkan deretan 13 foto aktivis, yang menjadi korban pelanggaran HAM berat dan simbol tangan merah sebagai pesan terbuka bahwa luka reformasi dan berbagai dugaan pelanggaran HAM masa lalu masih menyisakan tuntutan keadilan.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.bbc.com/indonesia/articles/cwyd1wjpj2ro?at_medium=RSS&at_campaign=rss, without altering the facts of the original article.
