Koperasi Merah Putih Dituding Lakukan Potensi Korupsi Sistemik, Anggaran Miliaran untuk Influencer

Koperasi Merah Putih (KMP) dituding melakukan potensi korupsi sistemik dalam pengelolaan anggarannya. Program yang diresmikan oleh Prabowo ini memiliki anggaran yang sangat besar, namun tata kelola dan pengadaannya diduga tidak transparan. KMP menggunakan anggaran miliaran rupiah untuk influencer dan program pelatihan yang tersebar di sejumlah lembaga.

Tata Kelola Anggaran yang Bermasalah

KMP dirancang sebagai program lintas kementerian, sehingga anggarannya terpecah di berbagai lembaga, termasuk Kementerian Koperasi, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pertahanan, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Berdasarkan data Inaproc, anggaran pengadaan yang terealisasi pada 2025 sebesar Rp159,6 miliar untuk 1.133 paket. Di dalamnya, terdapat anggaran bernama glorifikasi konten program/kegiatan/kebijakan pengembangan koperasi melalui mikro influencer dengan nominal Rp198,5 juta.

Pada 2026, anggaran ini membengkak hingga Rp1,99 miliar dengan pembagian alokasi untuk mikro influencer, nano influencer, dan mega influencer. Kenaikan signifikan ini diduga ada keterkaitan dengan tahap operasionalisasi KMP sehingga butuh sosialisasi masif. Penggunaan influencer di lingkungan Kementerian Koperasi setidaknya sudah dilakukan sejak 2022, dengan alokasi anggaran di bawah Rp700 juta.

Program Magang dan Pelatihan

Anggaran pengadaan lain terkait KMP yang memakan porsi terbesar berupa program magang pengelola KMP dengan besaran Rp9,63 miliar. Program ini dijalankan dalam enam gelombang, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan dengan memanfaatkan koperasi yang sudah ada sebagai tempat magang. Durasi magang dilakukan selama 8-10 hari dan diikuti 514 peserta dari berbagai daerah.

Para peserta magang ini disebut nantinya akan melakukan training of trainers pada para manajer KMP. Namun, alokasi training of trainers justru ditemukan dalam anggaran pengadaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dengan total anggaran mencapai Rp1,17 miliar.

Mengapa dan Dampak

Potensi korupsi dan kebocoran anggaran KMP diperkirakan triliunan rupiah. Hal ini terjadi karena tata kelola anggaran dan pengadaan yang tidak transparan. Penggunaan anggaran untuk influencer dan program pelatihan yang besar juga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas penggunaan dana.

Dampak dari potensi korupsi ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap program-program pemerintah. Selain itu, jika tidak ditangani dengan serius, potensi korupsi ini dapat berdampak pada keberlanjutan program KMP dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan.

Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh

KMP masih memiliki jalan panjang untuk membuktikan efektivitasnya dalam mencapai tujuan. Pemerintah harus serius menangani potensi korupsi dan kebocoran anggaran, serta meningkatkan transparansi dalam tata kelola anggaran dan pengadaan. Dengan demikian, program KMP dapat berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.bbc.com/indonesia/articles/cy4ex17ek5jo?at_medium=RSS&at_campaign=rss, without altering the facts of the original article.