Polemik penolakan pembangunan gereja Toraja di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, kembali memanas. Meskipun sudah memenuhi syarat dan mengantongi rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), sekelompok orang yang mengaku tinggal di sekitar lokasi gereja tetap menolak pembangunan tersebut. FKUB Makassar telah menerbitkan surat rekomendasi pendirian gereja kepada pemerintah kota pada tiga bulan lalu, namun penolakan dari warga setempat masih berlanjut.
Apa yang Terjadi?
Pada awal Juli lalu, sekelompok orang yang mengaku warga setempat menolak pembangunan gereja tersebut. Mereka mengklaim tak pernah dilibatkan dalam proses perizinan pembangunan gereja. Selain itu, mereka juga menyebut semula tempat itu akan dibangun rumah dan bukan gereja. Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Makassar menilai bahwa sebagian masyarakat belum memahami rincian dalam regulasi yang mengatur pembangunan tempat ibadah.
Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara (PGIW Sulselra), Yohanis Metris, mengatakan bahwa para jemaat gereja sudah lama tinggal di sana dan tanah itu milik jemaat gereja tersebut. Awalnya, jemaat menggunakan sebuah bangunan di sana untuk kegiatan ibadah, namun situasi berubah saat para jemaat ingin memperbarui bangunan tersebut menjadi sebuah gereja.
Mengapa dan Dampak
Menurut Setara Institute, peristiwa penolakan pembangunan gereja di Makassar itu dapat terjadi karena adanya regulasi yang masih “diskriminatif”. Setara Institute juga menganggap insiden seperti itu terulang karena “lemahnya keberanian pemerintah” dalam menegakkan hukum. Penolakan atas pembangunan gereja Toraja itu terjadi di depan Kantor Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulsel, pada Rabu (01/07) lalu.
Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Makassar, Hasan Pinang, mengatakan bahwa pihaknya menerbitkan surat rekomendasi pada 14 April 2026, sebagai syarat pembangunan rumah ibadah. Rekomendasi diberikan karena pihak gereja sudah memenuhi syarat, kata Hasan. Namun, penolakan dari warga setempat masih berlanjut dan dapat berdampak pada kerukunan umat beragama di Makassar.
Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh
Makassar meraih penghargaan Harmoni Award 2025 dan tercatat sebagai 10 besar kota toleran di Indonesia pada 2026, menurut Indeks Kota Toleran (IKT) Setara Institute. Namun, peristiwa penolakan pembangunan gereja Toraja itu menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam memelihara kerukunan umat beragama di Makassar. FKUB Makassar berjanji untuk mensosialisasikan regulasi yang mengatur pembangunan tempat ibadah dan terus melakukan mediasi sehingga ada jalan keluarnya.
Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta kerukunan umat beragama yang lebih baik di Makassar dan penolakan pembangunan gereja Toraja dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.bbc.com/indonesia/articles/c20yvj800neo?at_medium=RSS&at_campaign=rss, without altering the facts of the original article.
