Berita Hari Ini – 08 September 2026 | Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kembali menjadi sorotan media nasional setelah memimpin dua rangkaian pertemuan penting di kompleks Parlemen Senayan. Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) pada 7 September 2026, Dasco menegaskan komitmen terhadap Rancangan Undang‑Undang (RUU) Perampasan Aset maksimal yang berfokus pada pemberantasan korupsi, sekaligus menegaskan perlunya mekanisme yang tidak memicu penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum.
Di sisi lain, Dasco juga memimpin audiensi dengan Aliansi Merah Putih Lintas Profesi, organisasi PPPK paruh waktu. Pada pertemuan tersebut, data jumlah PPPK di seluruh provinsi diserahkan kepada DPR dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Data tersebut menjadi dasar validasi kebijakan kepegawaian, termasuk rencana pengangkatan PPPK menjadi PNS penuh waktu.
RUU Perampasan Aset: Target Tanggal 15 Desember 2026
Dasco mengingatkan bahwa RUU ini akan disahkan pada 15 Desember 2026, jika tidak, ia bersedia mundur untuk menegakkan integritas proses legislasi. Ia menekankan bahwa perampasan aset harus didasari prosedur hukum yang jelas agar tidak menjadi alat penyalahgunaan. RUU ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam penegakan hukum anti korupsi di Indonesia.
Data PPPK: Dasar Kebijakan Kepegawaian
Aliansi Merah Putih mengirimkan berkas lengkap yang mencakup data PPPK paruh waktu di 10 forum. Data ini dimaksudkan untuk memetakan jumlah PPPK di semua jabatan teknis, kesehatan, dan pendidikan. Berikut beberapa tuntutan utama yang diusulkan:
- Angkat PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2026.
- Transformasi semua PPPK menjadi PNS tanpa memandang usia pada tahun 2027.
- Realisasi pengembangan karier bagi seluruh ASN PPPK pada 2026.
Koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga Terkait
Dalam pertemuan lanjutan pada 7 September, Dasco menegaskan bahwa data PPPK akan diolah dan disampaikan ke kementerian terkait. Ia berjanji akan menyelaraskan kebijakan status kepegawaian dan jenjang karier berdasarkan data yang akurat. Hal ini diharapkan memperkuat kepercayaan publik terhadap reformasi kepegawaian.
Rapat Pimpinan dan Rapat Badan Musyawarah (Bamus)
Dasco juga menghadiri rapat Bamus di Gedung Nusantara III, Senayan. Di sana, ia menegaskan pentingnya menindaklanjuti surat masuk dan isu terkini yang memengaruhi masyarakat. Setiap isu akan diarahkan ke komisi terkait untuk memastikan langkah-langkah konkret.
Dengan dua agenda utama ini—pemberantasan korupsi melalui RUU perampasan aset dan reformasi PPPK—Dasco menegaskan bahwa DPR berfokus pada kebijakan yang berbasis data dan transparansi. Keberhasilan kedua inisiatif ini diharapkan memicu perubahan struktural dalam sistem pemerintahan dan kepegawaian nasional.
