Berita Hari Ini – 08 April 2026 | Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menunda pemungutan suara pada Selasa terkait resolusi yang mengatur perlindungan pelayaran komersial di Selat Hormuz. Penundaan itu terjadi setelah draf resolusi mengalami revisi signifikan untuk mengakomodasi keberatan kuat dari China, sekaligus menimbulkan pertentangan baru dari Rusia.
Latar Belakang Krisis di Selat Hormuz
Selat Hormuz merupakan jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Samudra Hindia, melaluinya mengalir sekitar satu per lima pasokan minyak dunia. Pada akhir Februari 2026, serangan militer yang dipimpin Amerika Serikat dan Israel terhadap instalasi strategis Iran memicu penutupan parsial selat oleh Tehran. Penutupan tersebut menyebabkan lonjakan harga minyak mentah dan menimbulkan kekhawatiran akan gangguan pasokan energi global.
Usulan Resolusi Awal dan Penolakan China
Rancangan resolusi awal diajukan oleh Bahrain, yang pada saat itu memegang kursi kepemimpinan bulanan DK PBB. Draf tersebut secara eksplisit mengizinkan penggunaan “semua cara defensif yang diperlukan”, termasuk kekuatan militer, untuk membuka kembali jalur pelayaran. China, sebagai importir minyak terbesar yang sangat bergantung pada aliran melalui Hormuz, menilai ketentuan tersebut dapat memicu eskalasi konflik. Beijing menolak bahasa yang memberi otorisasi penggunaan kekuatan militer dan menuntut penggantian dengan istilah yang lebih netral.
Versi Diperlunak dan Upaya Konsensus
Setelah perundingan intensif, Bahrain bersama sekutu‑sekutunya menyusun versi yang diperhalus. Versi baru tidak lagi memuat izin eksplisit untuk operasi ofensif; fokusnya beralih pada koordinasi defensif, pengawalan kapal dagang, dan pencegahan gangguan navigasi. Revisi tersebut dirancang untuk memperoleh dukungan minimal sembilan suara setuju dan menghindari veto dari lima anggota tetap – Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan China.
Veto Rusia dan China
Pada hari pemungutan suara, resolusi memperoleh sebelas suara setuju, dua suara menolak, dan dua abstain, termasuk Pakistan yang berperan sebagai mediator. Namun, Rusia dan China menggunakan hak veto mereka, secara efektif membatalkan draf yang telah disepakati secara mayoritas. Kedua negara menegaskan bahwa tindakan militer, bahkan dalam bentuk defensif, tetap berisiko memperburuk ketegangan di kawasan Timur Tengah. Mereka menyoroti serangan gabungan AS‑Israel sebagai pemicu utama krisis dan menyerukan gencatan senjata serta diplomasi intensif sebagai solusi utama.
Reaksi Pihak Lain
Amerika Serikat, yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump, mengeluarkan peringatan keras bahwa Iran akan “dihancurkan” jika tidak membuka kembali selat sebelum tenggat yang ditetapkan pada 20.00 ET (03.30 waktu Tehran). Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, mengecam veto Rusia‑China dan menilai resolusi Bahrain sangat beralasan mengingat dampak ekonomi dan keamanan yang ditimbulkan oleh penutupan Hormuz.
Iran menegaskan keinginannya untuk mengakhiri perang secara permanen namun tetap menolak tekanan internasional untuk membuka selat. Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, menyatakan kesiapan Beijing bekerja sama dengan Moskow di DK PBB untuk meredakan situasi, sekaligus menekankan pentingnya gencatan senjata cepat.
Dampak Ekonomi Global
Krisis di Hormuz menambah tekanan pada pasar energi. Harga minyak mentah naik tajam sejak serangan AS‑Israel, memicu kekhawatiran pada negara‑negara importir, terutama China yang mengandalkan lebih dari setengah pasokan minyaknya melalui selat tersebut. Ketidakpastian ini memperburuk inflasi energi di banyak negara dan meningkatkan ketegangan geopolitik di wilayah Teluk Persia.
Dengan penundaan voting dan veto yang terjadi, DK PBB belum menemukan jalan tengah yang dapat menyeimbangkan kepentingan keamanan maritim dengan kebutuhan politik anggota. Negosiasi diperkirakan akan berlanjut pada pertemuan berikutnya, dengan harapan tercapai resolusi yang dapat diterima semua pihak tanpa mengorbankan stabilitas regional.
Kesimpulannya, kebuntuan diplomatik ini memperlihatkan betapa sensitifnya isu penggunaan kekuatan militer di kawasan strategis seperti Selat Hormuz. Sementara Amerika Serikat mendesak tindakan tegas, China dan Rusia menekankan pendekatan defensif dan diplomasi. Hingga tercapai konsensus, jalur energi global tetap berada dalam bayang‑bayang ketidakpastian yang dapat memengaruhi ekonomi dunia secara luas.
