Berita Hari Ini – 08 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan tekadnya untuk mengusut tuntas dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Fokus utama penyelidikan berpusat pada prosedur pengurusan cukai rokok, khususnya pita cukai yang diduga menjadi lahan praktik korupsi. Salah satu saksi kunci dalam rangkaian penyelidikan ini adalah Muhammad Suryo, pemilik perusahaan rokok HS, yang pada 6 April 2026 tidak hadir pada pemanggilan resmi KPK.
Latar Belakang Penyidikan
Kasus yang kini menjadi sorotan publik bermula dari temuan hasil penggeledahan di beberapa perusahaan rokok pada awal bulan ini. Tim penyidik mencatat adanya indikasi pembayaran gratifikasi kepada pejabat bea cukai untuk mempermudah proses penerbitan pita cukai. Menurut juru bicara KPK, Budi Prasetyo, “keterangan informasi dari setiap saksi pastinya dibutuhkan oleh penyidik untuk kemudian bisa mengungkap perkara ini menjadi lebih terang.”
Pemanggilan Muhammad Suryo
Dalam upaya mengumpulkan bukti, KPK secara resmi mengeluarkan surat panggilan kepada Muhammad Suryo pada 6 April 2026. Namun, Suryo tidak hadir pada jadwal yang ditetapkan. KPK kemudian menunda proses pemeriksaan dan berjanji akan melakukan koordinasi lebih lanjut untuk penjadwalan ulang. “Tentu KPK akan melakukan koordinasi, komunikasi dengan yang bersangkutan untuk pemenuhan penjadwalan pemeriksaan berikutnya,” ujar Budi.
Penyidik menargetkan Suryo untuk menjelaskan tata prosedur pengurusan cukai yang diterapkan di perusahaannya, serta mengidentifikasi potensi penyimpangan yang mungkin terkait dengan temuan penggeledahan. “Penyidik mendalami bagaimana prosedur pengurusan cukai, sehingga dapat dilihat apakah terdapat penyimpangan dan dikaitkan dengan temuan saat penggeledahan,” tambahnya.
Fokus Pada Pengusaha Rokok Jawa Tengah dan Jawa Timur
KPK menyoroti bahwa mayoritas pengusaha rokok yang dipanggil berasal dari provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kedua wilayah ini merupakan pusat produksi rokok tradisional dan rokok rakyat, yang selama ini menjadi sasaran regulasi cukai. Dugaan penyimpangan dianggap meluas pada rantai distribusi pita cukai, sehingga menimbulkan potensi mafia cukai yang merugikan negara.
Reaksi Tokoh Masyarakat dan Industri Rokok Rakyat
Menanggapi langkah KPK, tokoh Nahdlatul Ulama, HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, menekankan pentingnya penegakan hukum yang tepat sasaran. Ia mengingatkan agar tindakan tidak melukai industri rokok rakyat yang legal. “Penindakan terhadap dugaan korupsi di Bea Cukai harus didukung. Negara tidak boleh kalah oleh mafia cukai atau praktik yang merusak tata niaga,” ujar Gus Lilur dalam konferensi pers.
Gus Lilur menambahkan bahwa banyak pelaku usaha kecil dan menengah berupaya masuk ke jalur legal, memenuhi kewajiban, dan mengembangkan usaha dari bawah. Ia menolak generalisasi bahwa semua pelaku rokok rakyat terlibat dalam korupsi. “Jangan sampai ada generalisasi. Tidak adil jika semua pelaku usaha rokok rakyat dianggap bagian dari masalah. Yang salah harus ditindak, tetapi yang legal jangan dimatikan,” tegasnya.
Implikasi dan Harapan KPK
Jika penyelidikan berhasil membongkar jaringan suap dan gratifikasi, KPK berpotensi memutus rantai mafia pita cukai yang telah menggerogoti pendapatan negara. Selain itu, keberhasilan kasus ini dapat memberikan sinyal kuat kepada industri rokok untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi praktik korupsi. Pemerintah Kementerian Keuangan juga diharapkan dapat memperkuat mekanisme pengawasan bea cukai, terutama di daerah produksi rokok tradisional.
Di sisi lain, pemanggilan ulang terhadap Muhammad Suryo diharapkan dapat menghasilkan keterangan yang memperjelas alur peredaran pita cukai, sekaligus menegaskan komitmen KPK dalam menindak tegas setiap bentuk korupsi, baik yang melibatkan pejabat tinggi maupun pelaku usaha.
Dengan tekanan publik yang terus meningkat, KPK berjanji akan tetap transparan dan akuntabel dalam setiap langkah penyidikan. Hal ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi antikorupsi serta memastikan bahwa industri rokok, terutama yang beroperasi secara legal, tidak menjadi korban tindakan represif yang tidak berdasar.
Secara keseluruhan, kasus ini menandai titik kritis dalam upaya memberantas praktik korupsi di sektor cukai, sekaligus menegaskan perlunya sinergi antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan pelaku industri untuk menciptakan ekosistem bisnis yang bersih dan berkeadilan.
