Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengungkap sejumlah kejanggalan dalam proses hukum yang berjalan terkait kasus dr Ratna, dokter anak yang dituduh melakukan kesalahan dalam menangani pasien. Menurut dr Piprim, sejak awal IDAI telah mengawal perkara tersebut melalui Badan Pembinaan dan Pembelaan Anggota (BP2A). Kasus dr Ratna ini menjadi sorotan karena dinilai memiliki sejumlah kejanggalan dalam proses hukumnya.
Kejanggalan Proses Hukum
Dari hasil penelaahan organisasi profesi, terdapat sejumlah hal yang dinilai janggal dalam proses hukum yang berjalan. Kejanggalan pertama, kata dr Piprim, adalah belum adanya pemeriksaan melalui mekanisme disiplin profesi maupun sidang etik sebelum perkara masuk ke ranah pidana. Dalam praktik penegakan profesi kesehatan, dugaan pelanggaran pelayanan medis umumnya terlebih dahulu diperiksa melalui mekanisme disiplin profesi untuk menentukan apakah tindakan dokter telah sesuai standar atau tidak.
“Belum dilakukan sidang disiplin profesi yang paling purna dan juga belum ada sidang etik terhadap sejawat kita ini. Tiba-tiba dikeluarkan rekomendasi untuk dilakukan penyelidikan oleh polisi,” ujarnya. Ia menilai langkah tersebut tidak lazim karena proses penilaian profesional belum tuntas dilakukan.
Tindakan dr Ratna Sudah Sesuai Kompetensi
Based pada kajian yang dilakukan tim ahli IDAI, dr Piprim mengatakan tindakan yang dilakukan dr Ratna saat menangani pasien dinilai sudah sesuai standar kompetensi dokter anak umum. Kasus yang ditangani saat itu berkaitan dengan gangguan irama jantung atau blok jantung pada pasien anak. Menurut IDAI, dr Ratna telah memberikan instruksi medis kepada dokter jaga melalui sambungan telepon serta merujuk pasien ke dokter spesialis jantung yang tersedia.
“Sebagai dokter anak umum, dr Ratna sudah melakukan tata laksana sesuai kompetensinya melalui instruksi lewat telepon kepada dokter jaga dan dirujuk ke dokter spesialis jantung yang ada di sana,” jelasnya. Karena itu, IDAI mempertanyakan mengapa hanya dr Ratna yang ditetapkan sebagai tersangka, padahal terdapat tenaga medis lain yang turut terlibat dalam penanganan pasien tersebut.
Dampak pada Pelayanan Kesehatan
IDAI juga menyoroti penggunaan konsultasi melalui telepon atau telemedisin yang menjadi salah satu pokok persoalan dalam kasus tersebut. Menurut dr Piprim, mekanisme konsultasi jarak jauh telah diakui dalam sistem pelayanan kesehatan, termasuk dalam regulasi yang berlaku. Saat kejadian, dr Ratna disebut merupakan satu-satunya dokter anak yang bertugas dan kondisi saat itu bertepatan dengan hari libur.
Ia mengingatkan, apabila konsultasi on call melalui telepon tidak diakui dan justru berujung pidana, dampaknya bisa meluas terhadap pelayanan kesehatan di Indonesia. “Kalau ini menjadi preseden buruk, dokter dipidana karena konsultasi on call lewat telepon tidak diakui, maka dokter-dokter bisa tidak mau lagi menjawab konsultasi lewat telepon,” ujarnya.
Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh
Oleh karena itu, IDAI sangat prihatin terhadap kejadian ini dan berharap nantinya bisa mendapatkan keputusan yang terbaik dari hakim serta pemerintah. IDAI juga berharap kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan kasus serupa tidak akan terjadi lagi di masa depan.
