Apa yang Terjadi?
Qadriathi melaporkan dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Prof Karta Jayadi ke Polda Sulsel. Namun, laporan tersebut dihentikan penyelidikannya oleh Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polda Sulsel dengan alasan tidak cukup unsur pidana. Penghentian tersebut berdasarkan gelar perkara khusus yang digelar pada 10 Juni 2026. Qadriathi yang didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Sulsel, Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan (YPMP) Sulsel, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), menggelar konferensi pers untuk mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap proses penyelidikan.
Mengapa dan Dampak
Kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) diatur jelas dalam Undang-undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Tepatnya pada pasal 14 ayat 1 poin b, “Setiap orang yang tanpa hak: mengirimkan, membagikan, atau menyebarkan dokumen elektronik yang bermuatan seksual kepada orang lain di luar kehendak penerimanya yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dipidana karna melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, dan denda paling banyak Rp200 juta.” Koalisi Anti Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi menilai bahwa penyelidik Polda Sulsel belum mempertimbangkan secara matang pasal tersebut dan tidak mempertimbangkan keputusan Mendiktisaintek yang memberhentikan Prof Karta Jayadi karena laporan kasus kekerasan seksual tersebut.
Apa Artinya Ini ke Depan?
Kasus ini memiliki dampak besar pada kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia, terutama terkait kekerasan seksual. Jika kasus ini tidak ditangani dengan serius, maka akan semakin banyak korban kekerasan seksual yang tidak mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, Koalisi Anti Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi mendesak Polda Sulsel untuk melanjutkan penyelidikan dan mempertimbangkan keterangan saksi dan bukti dari pelapor.
Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh
Pihak korban telah melayangkan surat ke Bagian Pengawas Penyidik Polda Sulsel untuk melanjutkan penyelidikan. Mereka juga mengusulkan untuk menghadirkan ahli pidana dan ahli gender serta dilakukan gelar perkara ulang. Kasus ini masih memiliki jalan panjang yang harus ditempuh untuk mencapai keadilan. Oleh karena itu, semua pihak terkait harus bekerja sama untuk memastikan bahwa kasus ini ditangani dengan serius dan korban mendapatkan keadilan yang mereka deserve.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://makassar.tribunnews.com/kampus/1844374/koalisi-anti-kekerasan-seksual-desak-kasus-prof-karta-jayadi-dibuka-kembali, without altering the facts of the original article.
