**Kehilangan Tanah, Warga Banten Dikepung Pembangunan Batalyon**
Di Desa Rancapinang, Banten, warga dihadapkan dengan kenyataan bahwa lahan yang mereka kelola selama puluhan tahun diklaim oleh tentara. Di atas tanah warga, TNI berencana membangun markas batalyon baru. Masyarakat menolak keras.
Momen Penentu di Menit Akhir
Kabar pendirian batalyon pertama kali didengar Tajudin pada awal 2025 dari warga bernama Jejen. Alkisah, Jejen tengah menemani seorang petugas yang mengaku utusan pengembang ke sejumlah titik di Desa Rancapinang. Keperluannya ialah menyurvei calon lokasi pembangunan kontrakan. Semua bergulir lancar sebagaimana mestinya. Tak muncul pikiran aneh-aneh. Selesai melihat-lihat, petugas tersebut berhenti di sebuah persimpangan desa yang di depannya persis berdiri lahan komunal warga. Matanya sempat mengamati sekitar dan setelahnya mengeluarkan kalimat yang kelak bikin Jejen terkejut bukan main. “Di sini nanti akan didirikan batalyon tentara,” tutur Jejen yang kemudian diceritakan ulang oleh Tajudin. Isi kepala Jejen seketika dipenuhi tanda tanya. Jejen mencoba memastikan sekali lagi di mana tepatnya pembangunan batalyon bakal dilangsungkan. Dia berharap salah dengar. Nyatanya tidak. Petugas bersangkutan kembali melontarkan sebaris informasi yang sama. Nadanya seolah memutuskan ketetapan. Jejen meresponsnya dengan semacam sanggahan bahwa tanah itu terhubung ke masyarakat di Desa Rancapinang. Kalau mau mengambil tindakan apa pun, semestinya warga diberitahu. Petugas tak menggubris secara serius keluhan Jejen. Dia hanya melaksanakan perintah, jawabnya. Dari situ, Jejen segera pergi meninggalkan petugas.
Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda
Reaksi Jejen kemudian menyebar ke seluruh penjuru desa, termasuk Tajudin. Warga, Tajudin menuturkan, diselimuti kegelisahan. Masyarakat di Desa Rancapinang akhirnya mengadakan audiensi bersama perwakilan pemerintah. Balai desa disesaki warga yang hendak menagih kejelasan. Di forum, kekhawatiran masyarakat terkonfirmasi. Pihak tentara mengumumkan lahan yang diurus warga telah bersertifikat, dan oleh sebabnya pembangunan batalyon sah belaka. Suasana waktu itu amat tegang. Warga beramai-ramai melayangkan protes, bahkan “hampir bentrok,” Tajudin mengisahkan.
Apa Artinya Ini ke Depan?
Setelah eskalasi mereda, warga balik kanan. Berjarak sebentar dari kegiatan tatap muka, barisan mesin berat berdatangan dan mulai meratakan lahan garapan masyarakat di Desa Rancapinang. “Rasanya kami sangat marah menyaksikan mesin berat itu menghancurkan lahan kami,” ungkap Tajudin. Menurut Tajudin, rencana pembangunan batalyon ini telah menghancurkan penghidupan warga. Masyarakat kehilangan sumber pendapatan utama mereka. Pembangunan batalyon memutuskan akses warga terhadap lahan yang telah digarap selama puluhan tahun.
Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh
Ratusan orang turun ke jalan untuk demo. Lilis merupakan salah satunya. Mereka mendesak pemerintah, utamanya TNI, menyetop aktivitas pendirian batalyon. Pembangunan batalyon dipandang warga sudah meminggirkan penghidupan mereka. Pembangunan justru menjauhkan masyarakat dari nasib baik. Semenjak rencana pembangunan batalyon mengemuka, hari-hari Lilis senantiasa bergejolak. Pasalnya, lahan peninggalan orangtua sekaligus mertuanya sekarang tak kelihatan wujudnya selepas digilas mesin berat. Selama puluhan tahun lahan itu dikelola oleh keluarganya. Tak pernah ada masalah. Lilis heran tatkala tentara tiba-tiba mengklaim tanah masyarakat. Bagi masyarakat setempat, lahan yang diperuntukkan sebagai lokasi batalyon “sangat berperan penting menopang keberlanjutan,” terang Lilis. Di atas tanah milik orangtua dan mertuanya, misalnya, Lilis menanam berbagai komoditas: mulai dari kelapa, akasia, mahoni, sampai pisang. Hasil dari kebun dipakai memenuhi keperluan sehari-hari, selain dijual ke pasar atau pihak lain yang uangnya kemudian disimpan demi kebutuhan masa mendatang. “Saat ini semua [lahan] habis. Semua diambil sama tentara,” ucapnya kepada BBC News Indonesia, akhir Juli kemarin.
Warga Desa Rancapinang harus terus menghadapi tantangan dalam mempertahankan hak lahan mereka. Mereka harus terus memperjuangkan hak mereka untuk menggarap lahan yang telah digarap selama puluhan tahun. Pembangunan batalyon tidak hanya menghancurkan penghidupan warga tetapi juga mengancam keberlanjutan mereka. Warga Desa Rancapinang harus terus berjuang untuk mempertahankan hak mereka dan mengajak pemerintah untuk lebih peduli dengan kebutuhan masyarakat.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.bbc.com/indonesia/articles/cly5dxel0yzo?at_medium=RSS&at_campaign=rss, without altering the facts of the original article.
