Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) Sulawesi Selatan bersama Pemerintah Kota Makassar memperkuat implementasi pelayanan publik berbasis hak asasi manusia melalui kegiatan Koordinasi Teknis Penilaian Kepatuhan HAM dan Perlindungan Kelompok Rentan. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Makassar dan bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan pembangunan daerah, dan pelayanan publik yang lebih inklusif.
Apa yang Terjadi?
Kegiatan Koordinasi Teknis Penilaian Kepatuhan HAM dan Perlindungan Kelompok Rentan dilaksanakan di Karebosi Premier Hotel Makassar pada Kamis, 25 Juni 2026. Mewakili Wali Kota Makassar, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, H. Akhmad Namsum, menyampaikan bahwa pembangunan daerah harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat melalui pelayanan publik yang berkualitas. Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kemenham Sulsel, Ayusriadi, hadir sebagai narasumber dan memaparkan kebijakan Penilaian Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri HAM Nomor 15 Tahun 2025.
Mengapa dan Dampak
Penilaian Kepatuhan HAM merupakan instrumen penting untuk meningkatkan komitmen instansi pemerintah dalam menjalankan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM (P5HAM). Penilaian ini bukan sekadar proses evaluasi administratif, tetapi menjadi instrumen untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar berorientasi pada penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM. Dengan demikian, diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis hak asasi manusia. Khusus bagi pemerintah daerah, penilaian dilakukan melalui tiga dimensi utama, yaitu Integrasi Kebijakan HAM di Daerah, Pelaksanaan HAM, dan Pelayanan Hak Dasar.
Keberhasilan Penilaian Kepatuhan HAM sangat bergantung pada kolaborasi seluruh perangkat daerah. Data dukung yang berkualitas, koordinasi yang baik, serta komitmen bersama akan memastikan setiap program pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama kelompok rentan yang membutuhkan perhatian lebih. Melalui kegiatan ini, peserta yang berasal dari berbagai perangkat daerah Pemerintah Kota Makassar memperoleh pemahaman komprehensif mengenai indikator, mekanisme, hingga tahapan pelaksanaan Penilaian Kepatuhan HAM sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inklusif, dan berperspektif hak asasi manusia.
Apa Artinya Ini ke Depan?
Kemenham Sulsel akan terus melakukan pendampingan, penguatan kapasitas, serta koordinasi berkelanjutan agar implementasi Penilaian Kepatuhan HAM dapat berjalan optimal di seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Selatan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, Daniel Rumsowek, menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kota Makassar yang terus memperkuat implementasi nilai-nilai HAM dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Harapannya, seluruh perangkat daerah mampu mengimplementasikan hasil koordinasi teknis ini secara nyata melalui kebijakan, perencanaan pembangunan, dan pelayanan publik yang semakin inklusif, berkualitas, serta berpihak kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh
Dengan kolaborasi yang semakin erat antara Kemenham Sulsel dan Pemerintah Kota Makassar, diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis hak asasi manusia. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Makassar telah menunjukkan komitmennya untuk memperkuat implementasi pelayanan publik berbasis hak asasi manusia. Selanjutnya, perlu dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala untuk memastikan implementasi Penilaian Kepatuhan HAM dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://makassar.tribunnews.com/bisnis/1842618/tingkatkan-pelayanan-publik-kemenham-sulsel-bekali-opd-makassar-penilaian-kepatuhan-ham, without altering the facts of the original article.
