Kementerian Komunikasi dan Informasi (Komdigi) mendesak operator seluler untuk menghentikan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (No.KK) sebagai metode registrasi kartu SIM. Langkah ini diambil setelah hasil pemantauan pada 1 Juli menemukan masih adanya registrasi pelanggan baru yang menggunakan mekanisme validasi NIK dan No.KK tanpa verifikasi biometrik.
Momen Penentu di Menit Akhir
Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Abdullah, menyatakan bahwa mulai 1 Juli, registrasi pelanggan baru wajib menggunakan biometrik. “Kami meminta seluruh operator mematuhi ketentuan ini dan segera menghentikan seluruh aktivasi yang masih menggunakan validasi NIK dan No.KK tanpa verifikasi biometrik,” katanya pada Jumat (3/7). Edwin menekankan bahwa registrasi biometrik menjadi fondasi penting untuk mencegah penyalahgunaan identitas, penipuan digital, dan berbagai bentuk kejahatan siber.
Apa yang Terjadi?
Pada 2 Juli, Komdigi menyampaikan surat kepada Direktur Jenderal Dukcapil untuk meminta penutupan akses validasi NIK dan No.KK bagi keperluan registrasi pelanggan seluler. Langkah tersebut dilakukan agar tidak ada lagi jalur registrasi di luar mekanisme biometrik yang telah diberlakukan secara nasional. Edwin juga telah menyampaikan surat kepada seluruh operator seluler untuk memastikan seluruh registrasi dilakukan melalui verifikasi biometrik face recognition sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komdigi Nomor 7 Tahun 2026.
Apa Artinya Ini ke Depan?
Keputusan ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kepercayaan dalam penggunaan layanan seluler di Indonesia. Dengan menggunakan verifikasi biometrik, diharapkan dapat mengurangi risiko penyalahgunaan identitas dan kejahatan siber. Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan digital.
Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh
Saat ini, masih ada operator seluler yang belum menerapkan registrasi biometrik secara penuh. Oleh karena itu, Komdigi terus mengawasi dan mengingatkan operator seluler untuk mematuhi ketentuan yang berlaku. Dengan kerja sama antara pemerintah dan operator seluler, diharapkan dapat tercipta ekosistem digital yang lebih aman dan terpercaya di Indonesia.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20260703181823-213-1376586/wajib-biometrik-registrasi-nomor-hp-baru-tak-bisa-lagi-pakai-nik-nokk, without altering the facts of the original article.
