Berita Hari Ini – 12 April 2026 | Pengamat politik Saiful Mujani kembali menjadi sorotan publik setelah pernyataannya yang menyinggung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tersebar luas di media sosial. Dalam sebuah forum akademis pada 31 Maret 2026, Mujani mengajukan pertanyaan retoris tentang kemungkinan konsolidasi untuk menjatuhkan presiden, yang kemudian diinterpretasikan oleh sebagian pihak sebagai ajakan makar.
Latar Belakang Pernyataan
Pernyataan tersebut diunggah kembali oleh seorang Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ulta Levenia, melalui akun Instagram pribadi, menimbulkan kegemparan. Dalam video berdurasi 35 detik, Saiful menyebut bahwa upaya menyelamatkan Indonesia dapat dilakukan dengan menjatuhkan Presiden Prabowo. Kutipan tersebut memicu reaksi keras, termasuk komentar “Ngeri ini sudah luar biasa provokasinya, ini bisa disebut makar, jaga NKRI” yang menyertai video.
Tindakan Hukum dan Laporan Polisi
Aliansi Masyarakat Jakarta Timur melaporkan pernyataan Mujani ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP/B/2428/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA pada 8 April 2026, menuduhnya melakukan makar. Laporan tersebut menegaskan dugaan ajakan menjatuhkan presiden sebagai upaya penggulingan kekuasaan yang melanggar Pasal 107 KUHP.
Reaksi Pakar Hukum
Berbagai pakar hukum memberikan penilaian yang beragam. Abdul Fickar Hadjar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, menyatakan bahwa tuduhan makar terhadap Saiful Mujani merupakan interpretasi yang berlebihan. Ia menekankan bahwa pernyataan Mujani masih berada dalam ranah opini akademis dan tidak mengandung unsur konkret yang menandakan persiapan aksi nyata.
“Tidak ada sama sekali mengarah pada makar atau perebutan kekuasaan. Tafsir yang lebay saja. Hanya ingin cari muka saja,” ujar Fickar dalam wawancara dengan Kompas.com pada 10 April 2026.
Fickar juga mengingatkan bahwa pelapor dapat menghadapi konsekuensi hukum jika laporan tidak terbukti. Ia menegaskan bahwa makar memerlukan tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan verbal.
Sementara itu, Iwan Setiawan, Direktur Indonesian Political Review, berpendapat bahwa ucapan Mujani sudah melewati batas kritik politik biasa dan mengarah pada indikasi makar karena mengajak pihak lain untuk menjatuhkan pemerintah yang sah.
Berbeda pandangan, pakar hukum tata negara Feri Amsari berargumen bahwa belum terpenuhi unsur-unsur makar, seperti organisasi massa atau rencana kekerasan, sehingga pernyataan tersebut masih dapat dikategorikan sebagai diskusi akademik.
R. Surya Nuswantoro, Managing Partner One Law Firm, menambahkan analisis mendalam mengenai Pasal 107 dan 110 KUHP. Menurutnya, untuk dapat dikategorikan makar, diperlukan adanya permufakatan jahat yang bersifat terorganisir, bukan sekadar ungkapan retoris di forum terbatas.
Dinamisnya Opini Publik
Reaksi masyarakat terbagi. Sebagian menganggap pernyataan Mujani sebagai kebebasan berpendapat dalam demokrasi, sementara yang lain melihatnya sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Beberapa tokoh politik menilai kritik terhadap presiden perlu disampaikan dengan cara yang tidak menimbulkan kerancuan hukum.
Implikasi Politik dan Demokrasi
Kejadian ini menggarisbawahi tantangan demokrasi Indonesia dalam menyeimbangkan kebebasan akademik dan batasan hukum pidana. Jika pernyataan politik diperlakukan sebagai makar tanpa bukti tindakan nyata, risiko penyalahgunaan hukum dapat menghambat ruang diskusi publik. Namun, bila kebebasan berpendapat dijadikan celah untuk mendorong aksi penggulingan, hal tersebut dapat mengancam kestabilan konstitusional.
Para ahli sepakat bahwa penegakan hukum harus didasarkan pada bukti konkret, bukan interpretasi semata. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas institusi penegak hukum serta melindungi hak asasi dalam proses demokratis.
Kasus Saiful Mujani masih dalam proses penyelidikan. Pihak kepolisian belum mengeluarkan keputusan akhir mengenai status tuduhan makar. Sementara itu, perdebatan publik terus berlanjut, menyoroti pentingnya klarifikasi antara kebebasan berpendapat dan batasan hukum dalam konteks politik Indonesia.
