Pemerintah Pastikan Ketahanan Pangan Terjamin
Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung, Agus Setiyawan, mengatakan pengawasan triwulan III mencakup tujuh topik yang terbagi dalam dua tema utama. Pengawasan tidak hanya mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, tetapi juga menilai kesesuaian implementasi di lapangan, mengidentifikasi risiko, termasuk potensi kecurangan (fraud), serta menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola. Lampung memiliki posisi strategis sebagai salah satu lumbung pangan nasional sehingga penguatan tata kelola menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pangan.
Strategi Pemprov Lampung untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan pengawasan merupakan bagian penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan baik, khususnya pada sektor ketahanan pangan yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Ia menyebut Pemprov Lampung terus mendorong peningkatan produksi, distribusi, dan stabilitas harga pangan melalui pembangunan pertanian yang terintegrasi dari hulu hingga hilir sesuai RPJMD Provinsi Lampung. Di sektor hulu, pemerintah daerah mengembangkan program pupuk hayati cair yang telah diterapkan di sekitar 1.500 titik dari 2.644 desa sejak 2025 dan ditargetkan menjangkau seluruh desa pada 2027. Pemprov juga memperkuat komoditas unggulan, termasuk singkong, yang mulai menunjukkan dampak positif terhadap stabilitas harga petani setelah adanya dukungan pemerintah pusat terkait penghentian impor. Selain itu, berbagai potensi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, hingga komoditas unggulan seperti kopi dan lada diintegrasikan melalui Program Desaku Maju yang disinergikan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Skema tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan bahan pangan dari produksi desa sekaligus memperkuat ekonomi lokal.
Mengapa Pengawasan Ketahanan Pangan Penting?
Pengawasan ketahanan pangan penting karena sektor ini merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional. Dengan melakukan pengawasan, pemerintah dapat memastikan bahwa tata kelola pemerintahan berjalan baik dan efektif dalam meningkatkan ketahanan pangan. Selain itu, pengawasan juga dapat mengidentifikasi potensi risiko dan kecurangan yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan. Dampak dari pengawasan ini adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menjalankan program ketahanan pangan. Selain itu, pengawasan juga dapat membantu meningkatkan produksi, distribusi, dan stabilitas harga pangan, sehingga masyarakat dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap bahan pangan yang berkualitas.
Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh
Pengawasan sektor ketahanan pangan di Provinsi Lampung masih memiliki banyak tantangan ke depan. Oleh karena itu, sinergi antara Pemprov Lampung dan Kementan sangat penting untuk meningkatkan ketahanan pangan di daerah tersebut. Dengan terus melakukan evaluasi dan pengawasan, diharapkan sektor ketahanan pangan di Provinsi Lampung dapat semakin kuat dan berkelanjutan.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://lampung.tribunnews.com/lampung/1213819/pemprov-lampung-dan-bpkp-perkuat-pengawasan-ketahanan-pangan-evaluasi-lapangan-rampung-awal-agustus, without altering the facts of the original article.
