Revolusi Pentagon: Nama Kementerian Diubah Jadi Departemen Perang, Biaya Rp 830 Miliar Mengguncang Anggaran AS
Berita Hari Ini – 01 Mei 2026 | Pentagon mengajukan usulan perubahan nama resmi Kementerian Pertahanan Amerika Serikat menjadi Departemen Perang. Usulan ini merupakan langkah simbolik yang menegaskan kembali misi utama militer negara, sekaligus menimbulkan perdebatan mengenai biaya administratif yang diperkirakan mencapai hampir Rp 830 miliar (sekitar 52 juta dolar AS).
Pengajuan perubahan nama tersebut disertai dokumen legislatif setebal 92 halaman yang diajukan oleh anggota DPR Greg Steube dan Senator Mike Lee. Dokumen tersebut menguraikan kebutuhan administratif, dampak hukum, serta perkiraan biaya yang meliputi lebih dari 7.600 perubahan dalam undang‑undang federal, revisi jabatan, dan pembaruan identitas visual pada semua platform resmi.
Rincian Anggaran dan Estimasi Biaya
Menurut rincian yang diungkapkan, alokasi anggaran terbesar, sekitar 44,6 juta dolar AS, akan diarahkan ke Badan Pertahanan dan operasi lapangan. Selain itu, ada alokasi khusus sebesar 3,5 juta dolar untuk departemen militer, 3 juta dolar untuk kantor Menteri Pertahanan Pete Hegseth serta Layanan Markas Besar Washington, dan 400 ribu dolar untuk Staf Gabungan beserta komando terkait.
- 44,6 juta dolar – Badan Pertahanan dan kegiatan lapangan
- 3,5 juta dolar – Departemen Militer
- 3 juta dolar – Kantor Menteri Pertahanan dan Markas Besar
- 0,4 juta dolar – Staf Gabungan dan komando
Estimasi biaya total perubahan nama berada pada kisaran 52 juta dolar AS, lebih rendah dibandingkan perkiraan awal Congressional Budget Office yang menilai hingga 125 juta dolar, tergantung pada skala implementasi.
Implikasi Administratif dan Simbolis
Perubahan nama tidak hanya bersifat kosmetik. Dokumen resmi menegaskan bahwa penamaan Departemen Perang berfungsi sebagai pengingat mendasar akan pentingnya misi inti, yaitu berperang dan memenangkan peperangan. Sejumlah perubahan administratif akan terjadi, antara lain:
- Penggantian jabatan Menteri Pertahanan menjadi Menteri Perang.
- Pembaruan semua situs web resmi, akun media sosial, dan materi branding pemerintah.
- Penggantian papan nama di gedung-gedung federal, termasuk kantor utama di Washington, D.C.
Langkah ini juga merupakan tindak lanjut dari perintah eksekutif yang diterbitkan oleh Presiden Donald Trump pada September tahun lalu, yang mendorong penegasan kembali identitas militer Amerika.
Reaksi Politik dan Publik
Usulan tersebut menuai beragam tanggapan. Di satu sisi, sejumlah anggota Kongres menyambut baik upaya yang dianggap menegaskan kembali komitmen pertahanan nasional. Di sisi lain, kritik muncul dari kalangan yang menilai perubahan nama sebagai langkah simbolik yang mengabaikan isu-isu mendasar seperti modernisasi alutsista dan kesejahteraan personel militer.
Selain itu, ada pertanyaan mengenai prioritas pengeluaran. Meskipun biaya perubahan nama relatif kecil dibandingkan total anggaran pertahanan tahunan, skeptisisme tetap muncul mengingat tekanan fiskal yang dihadapi Amerika Serikat pada tahun fiskal 2027.</n
Secara operasional, Pentagon telah memulai proses awal penggantian identitas, termasuk pembaruan logo, slogan, serta materi komunikasi internal. Pihak terkait mengklaim bahwa transisi ini dapat diselesaikan dalam satu siklus fiskal tanpa mengganggu operasi militer yang sedang berjalan.
Jika disetujui oleh Kongres, perubahan nama ini akan menjadi bagian dari rangkaian reformasi struktural yang lebih luas, menandai era baru bagi kebijakan pertahanan Amerika Serikat. Dengan biaya yang diperkirakan mencapai Rp 830 miliar, pemerintah diharapkan dapat menyeimbangkan antara kebutuhan simbolik dan efisiensi anggaran, sambil tetap menjaga kesiapan militer di tengah dinamika geopolitik global.
Pengesahan perubahan nama menjadi Departemen Perang diperkirakan akan selesai pada akhir tahun fiskal 2026, memberikan waktu bagi lembaga terkait untuk menyesuaikan sistem administrasi, regulasi, dan dokumentasi resmi. Keputusan akhir akan menunggu suara mayoritas di DPR dan Senat, sekaligus mengundang perhatian internasional mengenai bagaimana AS menegaskan kembali identitas militernya di era modern.
