Transformasi Karier Lulusan SMK: Dari Ruang Kelas Menuju Dunia Industri Berpenghasilan Tinggi di Era Digital
KompetitifMembangun Portofolio Sejak SMK: Strategi Efektif Menarik Perhatian Perusahaan Besar dan Meningkatkan Peluang Karier Profesional
KompetitifKonteks dan Latar Belakang
UNESCO memandang jurnalisme sebagai barang publik (public good), yang keberlanjutannya menjadi prasyarat bagi kebebasan berekspresi dan hak publik atas informasi. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme kompensasi yang adil bagi karya jurnalistik yang dimanfaatkan oleh platform digital dan penyedia AI. Dalam sesi diskusi kelompok (breakout session), Kepala BSK Hukum menyampaikan empat pokok posisi Indonesia. Pertama, Indonesia tengah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta yang secara tegas mengakui karya jurnalistik sebagai bagian dari objek perlindungan hak cipta. Pengakuan ini memberikan fondasi hukum bagi jurnalis dan penerbit berita untuk memperoleh nilai ekonomi yang adil atas pemanfaatan karyanya.
Posisi Indonesia dalam Mekanisme Kompensasi
Kedua, diperlukan mekanisme verifikasi (gatekeeper) untuk memastikan bahwa jurnalis dan produk jurnalistik yang karyanya diutilisasi oleh platform maupun AI benar-benar terverifikasi, sehingga manfaat kompensasi tepat sasaran dan tidak mengalir kepada produsen konten yang tidak memenuhi standar jurnalistik. Ketiga, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) diposisikan sebagai mesin utama penghimpunan dan pendistribusian royalti (collection and distribution of royalty) bagi produk jurnalistik, dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Keempat, untuk menjamin transparansi dan interoperabilitas, dibutuhkan metadata yang andal (robust) guna menelusuri penggunaan produk-produk jurnalistik oleh platform maupun penyedia AI lintas yurisdiksi.
Apa Artinya Ini ke Depan?
Dengan demikian, pemerintah Indonesia berharap dapat menciptakan ekosistem informasi yang sehat dan berkelanjutan, serta memberikan keadilan ekonomi bagi jurnalis dan keberlanjutan bagi media. Melalui kolaborasi narasi kebijakan yang konvergen di berbagai forum multilateral, Indonesia hadir bukan hanya sebagai peserta, tetapi sebagai kontributor norma global. Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh Pemerintah Indonesia masih memiliki jalan panjang untuk mewujudkan komitmennya dalam memperjuangkan kompensasi yang adil bagi karya jurnalistik. Namun, dengan kerja sama dan kolaborasi yang kuat, diharapkan dapat tercipta ekosistem informasi yang sehat dan berkelanjutan, serta memberikan keadilan ekonomi bagi jurnalis dan keberlanjutan bagi media.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20260709165332-192-1378830/ri-dorong-kompensasi-karya-jurnalistik-yang-adil-di-era-digital-dan-ai, without altering the facts of the original article.