Ribuan taruna dari Akademi Militer (Akmil) akan memberikan pelatihan terkait kedisiplinan di seluruh Sekolah Rakyat di Indonesia mulai tahun ajaran 2026/2027. Program ini menuai kontroversi karena dikhawatirkan dapat mematikan nalar kritis anak dan tidak relevan dengan pendekatan pembelajaran anak saat ini. Kementerian Sosial menyatakan bahwa sekitar 1.000 taruna Akmil tingkat I dan II akan turun di 178 titik Sekolah Rakyat pada Agustus 2026. Mereka akan memberikan bimbingan keasramaan selama lima hari.
Taruna Akmil di Sekolah Rakyat
Materi bimbingan dari para taruna ini meliputi berbagai keterampilan dasar kehidupan sehari-hari, seperti menyetrika seragam, merapikan seprei dan lemari pakaian, menyemir sepatu, dan kegiatan lain yang membangun kebiasaan hidup mandiri di asrama. Program ini bertujuan untuk membangun kedisiplinan dan kemandirian siswa Sekolah Rakyat.
Reaksi Pengamat Pendidikan
Pengamat pendidikan menilai bahwa program pendisiplinan ala militer ini seolah menunjukkan bahwa pemerintah tidak lagi memberi kepercayaan pada guru. “Ini bahaya sekali dalam konteks pendidikan. Dari institusi negara sudah tidak lagi percaya kepada guru, terutama guru pengasuh atau wali asuh yang juga mendampingi anak sehari-hari di asrama,” ujar Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Abdullah Ubaid Matraji.
Mengapa Program Ini Kontroversial?
Kehadiran militer di sekolah dikhawatirkan dapat mengganggu nalar kritis anak. Padahal dalam dunia pendidikan, pendekatan pembelajaran bertujuan untuk mengasah pemikiran kritis. “Militer itu kan patuh, taat, buta pada atasan,” ujar Ubaid. Program ini juga dianggap tidak relevan dengan pendekatan pembelajaran anak saat ini yang lebih menekankan pada pengembangan kreativitas dan pemikiran kritis.
Apa Artinya Ini ke Depan?
Dengan adanya program ini, orang tua dan siswa Sekolah Rakyat berharap bahwa anak-anak mereka dapat memperoleh manfaat dari pelatihan yang diberikan oleh taruna Akmil. Namun, pengamat pendidikan mengingatkan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari program ini terhadap pendidikan di Indonesia. “Pemerintah harus mempertimbangkan apakah program ini benar-benar efektif dalam membangun kedisiplinan dan kemandirian siswa, atau justru mematikan nalar kritis mereka,” ujar Ubaid.
Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh
Ke depan, pemerintah harus terus memantau dan mengevaluasi program ini untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan dapat tercapai. Orang tua dan siswa Sekolah Rakyat juga harus terus memberikan dukungan dan masukan untuk perbaikan program ini. Dengan demikian, pendidikan di Indonesia dapat terus berkembang dan meningkatkan kualitasnya.
Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://www.bbc.com/indonesia/articles/cm2jx78834eo?at_medium=RSS&at_campaign=rss, without altering the facts of the original article.
