IKD Jadi Kunci Pasar Murah, Digitalisasi Perlindungan Sosial, dan Tantangan Adopsi di Indonesia
Berita Hari Ini – 28 September 2026 | Di tengah dinamika kebutuhan pokok dan upaya pemerintah mempercepat digitalisasi pelayanan publik, Identitas Kependudukan Digital (IKD) kini menjadi sorotan utama. Program aktivasi IKD digabungkan dengan pasar murah di berbagai daerah, menandai langkah strategis dalam menekan harga, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat sistem perlindungan sosial.
Pasar Murah dan Layanan IKD di Balangan
Selasa, 22 September 2026, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan menggelar Pasar Murah ke-60 di Desa Bihara, Kecamatan Awayan. Selain menyediakan barang kebutuhan pokok seperti tepung, gula, minyak goreng, dan daging ayam dengan harga lebih murah, pasar tersebut juga menjadi panggung bagi layanan administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) membuka aktivasi IKD secara digital. Sekitar 15 warga memanfaatkan layanan ini, mengurus dokumen sekaligus membeli sembako dengan harga terjangkau.
Persembahan ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendekatkan layanan publik, terutama bagi masyarakat perdesaan. Aktivasi IKD di sini tidak hanya mempermudah akses dokumen, tetapi juga menyiapkan data warga untuk program perlindungan sosial digital.
Peningkatan Aktivasi IKD di Lumajang dan Cirebon
Di Kabupaten Lumajang, hingga 23 September 2026, 44.975 warga telah mengaktifkan IKD, setara 5,20% dari 864.599 rekam dinamis KTP. Sementara di Cirebon, tingkat aktivasi masih berada di 11,8% dari 1,8 juta penduduk wajib KTP, menunjukkan perlunya upaya sosialisasi dan akses perangkat.
| Provinsi | Jumlah Warga | Warga IKD | Persentase Aktivasi |
|---|---|---|---|
| Balangan | — | — | — |
| Lumajang | 864.599 | 44.975 | 5,20% |
| Cirebon | 1.800.000 | 224.400 | 11,8% |
| Pasaman Barat | — | — | — |
IKD Sebagai Pilar Digitalisasi Perlindungan Sosial
Program Perlinsos Digital, sistem perlindungan sosial terintegrasi pertama di Indonesia, memanfaatkan data IKD untuk verifikasi kelayakan bantuan sosial secara real‑time. Di Pasaman Barat, upaya percepatan aktivasi IKD berkoordinasi dengan berbagai OPD, kepolisian, dan TNI, guna memudahkan masyarakat mendaftar bantuan sosial melalui aplikasi. Sementara di Sulawesi Barat, menjadi agen Perlinsos memerlukan IKD sebagai kunci akses, memperkuat keamanan data dan efektivitas penyaluran bantuan.
Tantangan dan Upaya Peningkatan Adopsi
- Kurangnya smartphone yang mendukung aplikasi IKD, terutama di kalangan warga yang tidak melek digital.
- Gap teknologi dan literasi digital, sehingga tingkat aktivasi di beberapa daerah masih rendah.
- Upaya pemerintah daerah, seperti kampanye edukasi dan penyediaan fasilitas aktivasi di pasar murah, menjadi strategi penting untuk meningkatkan adopsi.
Dengan integrasi layanan pasar murah dan aktivasi IKD, pemerintah daerah tidak hanya menyediakan kebutuhan pokok dengan harga bersahabat, tetapi juga membuka akses digital bagi warga. Melalui kolaborasi lintas sektor, IKD menjadi jembatan menuju sistem perlindungan sosial yang lebih transparan dan efisien, sekaligus menguatkan data kependudukan nasional.
