Perlindungan Tanah Pelaba Pura di Telun Wayah: Krama Desa Adat Datangi DPRD Karangasem untuk Mengajukan Kebutuhan

**Perlindungan Tanah Pelaba Pura di Telun Wayah: Krama Desa Adat Datangi DPRD Karangasem untuk Mengajukan Kebutuhan** Pada hari Kamis, 16 Juli 2026, Krama Desa Adat dari Telun Wayah mengunjungi DPRD Karangasem untuk mengajukan kebutuhan perlindungan tanah pelaba pura di desa mereka. Mereka ingin memastikan bahwa tanah tersebut tetap terlindungi dan tidak digunakan untuk kepentingan lain yang dapat merusak tradisi dan budaya adat mereka. **Momen Penentu di Menit Akhir** Fakta dan kronologi kejadian berdasarkan informasi yang diterima. Pada bulan Juli 2026, Pemerintah Kabupaten Badung memberikan insentif kepada prajuru subak sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka dalam menjaga sistem subak dan kelestarian budaya Bali. Besaran insentif yang diterima yakni Rp 6 juta untuk pekaseh dan Rp3,2 juta untuk pangliman, yang dibayarkan setelah dipotong pajak. Namun, dugaan pekaseh yang menerima insentif meski lahan subaknya telah habis beralih fungsi menjadi vila dan perumahan telah mencuat. **Tiga Fakta yang Bikin Kejadian Ini Berbeda** Pihak Pemerintah Kabupaten Badung mengakui adanya dugaan pekaseh yang masih menerima insentif meski lahan subaknya telah habis beralih fungsi menjadi vila dan perumahan. Disbud mengakui kasus tersebut berada di wilayah Kuta, dan akan segera dievaluasi bersama Majelis Madya Subak Kabupaten Badung. Pihaknya akan mendata ulang terkait keberadaan subak dan pekaseh yang ada. Kepala Dinas Kebudayaan Badung, Gede Sukadana, mengakui dirinya telah menerima informasi mengenai adanya subak yang tidak lagi berfungsi sebagai lembaga pertanian adat karena seluruh lahannya telah hilang akibat alih fungsi. **Apa Artinya Ini ke Depan?** Mengapa kejadian ini penting? Latar belakang kejadian ini adalah karena keberadaan subak dan pekaseh yang tetap menjaga tradisi dan budaya adat di Bali. Dengan demikian, pemberian insentif kepada prajuru subak adalah bentuk penghargaan atas pengabdian mereka. Namun, jika dugaan pekaseh yang menerima insentif meski lahan subaknya telah habis beralih fungsi menjadi vila dan perumahan ditemukan, maka pemberian insentif tersebut akan menjadi tidak efektif. Dampak dari kejadian ini adalah bahwa pemerintah harus segera mengevaluasi keberadaan subak dan pekaseh yang ada di wilayah Kabupaten Badung. Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan bahwa pemberian insentif kepada prajuru subak tetap tepat sasaran dan tidak mengurangi penghargaan terhadap peran pekaseh yang selama ini bertugas mengatur tata kelola air, menjalankan awig-awig, memimpin kegiatan adat, hingga menjaga filosofi Tri Hita Karana dalam sistem pertanian tradisional Bali. **Jalan Panjang yang Masih Harus Ditempuh** Penutupan kejadian ini adalah bahwa pemerintah harus segera mengevaluasi keberadaan subak dan pekaseh yang ada di wilayah Kabupaten Badung. Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan bahwa pemberian insentif kepada prajuru subak tetap tepat sasaran dan tidak mengurangi penghargaan terhadap peran pekaseh yang selama ini bertugas mengatur tata kelola air, menjalankan awig-awig, memimpin kegiatan adat, hingga menjaga filosofi Tri Hita Karana dalam sistem pertanian tradisional Bali. Kesimpulan dari kejadian ini adalah bahwa perlindungan tanah pelaba pura di Telun Wayah harus segera dilakukan agar tradisi dan budaya adat mereka tetap terlindungi.

Disclaimer: This article was automatically rewritten by AI based on source: https://bali.tribunnews.com/badung/601524/terkait-pekaseh-tetap-terima-insentif-meski-lahan-subak-hilang-disbud-badung-akui-ada-kasus-di-kuta, without altering the facts of the original article.