Drama Kajari Karo Danke Rajagukguk: Dari Dugaan Pelanggaran SOP hingga Utang Rp800 Juta Mengguncang Kejari Sumut
Berita Hari Ini – 04 April 2026 | Jakarta, 4 April 2026 – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo, Danke Rajagukguk, kembali menjadi sorotan publik setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara terbuka menuntut pencopotan jabatannya terkait kasus videografer Amsal Sitepu. Permintaan keras anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat, Hinca Panjaitan, menambah tekanan pada lembaga kejaksaan di Sumatera Utara, sementara penyelidikan internal Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menelusuri dugaan pelanggaran prosedur (SOP) dan menilai kekayaan bersih sang Kajari.
Kasus Amsal Sitepu Menjadi Pemicu Kontroversi
Amsal Sitepu, seorang videografer yang mengelola proyek video profil desa di Kabupaten Karo antara 2020 hingga 2022 melalui CV Promiseland, menjadi tokoh sentral dalam sengketa hukum yang melibatkan pejabat kejaksaan setempat. Setelah proses hukum yang berlarut, Amsal dinyatakan bebas, sementara seorang terdakwa lain, Toni, dijatuhi hukuman penjara. Namun, sorotan publik tidak berhenti pada hasil persidangan, melainkan pada bagaimana penanganan kasus tersebut oleh aparat penegak hukum, khususnya Kajari Karo.
DPR Menuntut Pencopotan Kajari dan Jajarannya
Pada rapat Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Kamis (2/4/2026), Hinca Panjaitan mengeluarkan seruan tegas: “Tarik Kajari, tarik semua Kasi‑Kasi ini, semua yang terlibat kasus ini, tarik!” Ia menambahkan bahwa Kajari dan timnya harus meminta maaf secara terbuka karena dianggap telah melakukan kesalahan fatal dalam penanganan kasus Amsal. Hinca juga meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Harli Siregar, serta Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin untuk menindaklanjuti permintaan tersebut.
Kejati Sumut Menanggapi Desakan DPR
Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memberikan respons resmi melalui Kasipenkum Kejati Sumut, Rizaldi, pada Jumat (3/4/2026). Rizaldi menegaskan bahwa pencopotan Kajari berada dalam wewenang Kejagung, bukan DPR. Ia menambahkan bahwa tim pengawas Kejati Sumut sedang melakukan klarifikasi terhadap Kajari, Kasi Pidsus, dan lima jaksa lainnya yang terlibat dalam perkara Amsal. “Saat ini, tim pengawas masih proses klarifikasi sampai sekarang. Masih diteliti berkasnya,” ujar Rizaldi.
Jika hasil pemeriksaan menemukan indikasi pelanggaran, maka sanksi akan dijatuhkan oleh Kejaksaan Agung. Rizaldi menguraikan tiga tingkatan sanksi: ringan, sedang, dan berat, tergantung pada beratnya pelanggaran kode etik atau hukum yang terbukti.
Investigasi Kekayaan Danker Rajagukguk: Utang Rp800 Juta Menjadi Sorotan
Seiring dengan tekanan politik, media mengangkat isu kekayaan bersih Kajari Karo. Laporan dari DPR mengungkapkan bahwa harta Danke Rajagukguk berada di bawah pengawasan, terutama terkait utang sebesar Rp800 juta yang diduga belum dilunasi. Penelusuran aset meliputi properti, kendaraan, serta rekening bank yang belum sepenuhnya terverifikasi. Meskipun belum ada bukti resmi bahwa utang tersebut berasal dari tindakan korupsi, fakta ini menambah keraguan publik terhadap integritas sang pejabat.
Langkah Selanjutnya: Klarifikasi dan Penetapan Sanksi
Kejati Sumut menargetkan penyelesaian proses klarifikasi dalam waktu satu bulan ke depan. Setelah itu, laporan lengkap akan diserahkan kepada Kejagung untuk diputuskan. Bila ditemukan pelanggaran, sanksi administratif atau disiplin akan diterapkan, termasuk kemungkinan pemindahan atau pencopotan.
Sementara itu, DPR tetap menuntut transparansi penuh dan meminta agar semua pihak yang terlibat memberikan pertanggungjawaban secara terbuka. Hinca Panjaitan menegaskan bahwa keputusan akhir harus menjadi pelajaran berharga bagi institusi kejaksaan agar tidak terulang lagi.
Kasus ini mencerminkan dinamika hubungan antara lembaga legislatif dan penegak hukum di Indonesia, serta menyoroti pentingnya akuntabilitas pejabat publik dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
Dengan tekanan politik, investigasi internal, dan sorotan publik yang intens, masa depan Danke Rajagukguk sebagai Kajari Karo masih berada dalam ketidakpastian. Keputusan akhir akan sangat bergantung pada temuan klarifikasi Kejati Sumut dan keputusan Kejagung selanjutnya.
